Polisi mengungkap motif kasus bullying atau pengeroyokan oleh sesama santri di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Para pelaku ternyata tidak terima karena dilaporkan mengkonsumsi minuman keras.
Kasat Res PPA dan PPO Polrestabes Semarang Kompol Ni Made Srinitri mengatakan, peristiwa ini diduga berkaitan dengan persoalan sebelumnya, yakni laporan mengenai sejumlah santri yang kedapatan mengkonsumsi minuman keras saat masa libur pondok pada Juli 2026.
"Persoalan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pihak pondok bersama pihak sekolah melalui pembinaan pada 20 Oktober 2026 dan pemanggilan orang tua pada 27 Oktober 2026," ujar Srinitri dalam keterangannya, Rabu (18/11).
Korban yang berusia 15 tahun itu kemudian didatangi para pelaku. Mereka menuduh korban melaporkan kejadian tersebut kepada pengurus pondok dan sekolah.
"Meski korban membantah mengetahui atau melaporkan persoalan itu, 9 orang yang diduga terlibat kemudian melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban," jelas dia.
Setelah kejadian, korban mengalami keluhan kesehatan hingga akhirnya mendapat penanganan medis. Ia mengalami sesak napas dan dibawa pengurus pondok ke sebuah klinik sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit.
"Dari informasi awal, ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada bagian dada dan kepala korban," ungkap Srinitri.
Ia menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara, menjenguk korban di rumah sakit, serta berkoordinasi dengan pihak keluarga.
"Saat ini kami masih mendalami kronologi kejadian, mengumpulkan informasi dan bukti pendukung, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat," tegas dia.
Selain itu, penyidik juga masih berkoordinasi dengan orang tua korban terkait proses pelaporan resmi. Sebab, hingga hari ini keluarga belum melaporkan kasus ini secara resmi.
"Dalam penanganan perkara yang melibatkan anak, kami mengedepankan perlindungan terhadap korban, termasuk menjaga identitas dan privasinya. Kami juga memastikan proses penanganan berjalan secara profesional, dengan memperhatikan ketentuan hukum dan prosedur pemeriksaan terhadap anak," kata Srinitri.