Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

MPR Siapkan Dua Rancangan TAP MPR untuk Pengisian Wapres: Pengangkatan-Mekanisme Pemilihan

"Sesuai dengan aturan perundangan yang ada, maka hasil yang pertama itu adalah Rancangan TAP MPR RI tentang pengangkatan nanti calon menjadi Wapres RI." #newsupdate #update #news #text

Kumparan 3 menit baca 0 komentar
MPR Siapkan Dua Rancangan TAP MPR untuk Pengisian Wapres: Pengangkatan-Mekanisme Pemilihan
Foto: Kumparan

Panitia Ad Hoc MPR RI menyiapkan dua rancangan Ketetapan MPR (TAP MPR) dalam rangka pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden RI sisa masa jabatan 2024-2029.

Ketua Panitia Ad Hoc MPR RI, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, mengatakan rapat perdana panitia telah menyepakati dua rancangan TAP MPR yang akan disiapkan. Keduanya mengatur pengangkatan Wakil Presiden serta mekanisme pemilihan dan pelantikan.

"Sesuai dengan aturan perundangan yang ada, maka hasil yang pertama itu adalah Rancangan TAP MPR RI tentang pengangkatan nanti calon menjadi Wapres RI. Itu satu. Yang kedua, yang kedua itu berisi mekanisme. Mekanisme pemilihan sekaligus pelantikan," kata Pacul di Kompleks Parlemen, Kamis (19/11).

Pacul mengatakan, panitia memiliki batas waktu untuk menyelesaikan penyusunan kedua rancangan tersebut. Ia menyebut rancangan TAP MPR ditargetkan sudah siap pada 8 Desember 2026 atau sehari sebelum rapat paripurna.

"Sudah dibatasi konsen waktunya harus sampai H-1 selesai. Berarti 8 Desember barang itu sudah siap," ujarnya.

Ia menjelaskan, sejumlah hal teknis masih menjadi bahan pembahasan dalam panitia. Di antaranya, kemungkinan apabila salah satu calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden tidak bersedia, serta mekanisme penggunaan surat suara dalam pemilihan.

"Kalau ada nanti dari Pak Presiden ada dua calon, yang satu tiba-tiba tidak menyatakan kesediaannya, harus seperti apa? Itu tugas panitia ad hoc menyiapkan jalan keluarnya. Surat suara seperti apa bentuknya? Dicontreng, dicoblos, atau ditandatangani, atau kasih cap jempol? Itu bagian daripada yang masuk dalam mekanisme," jelas Pacul.

Menurutnya, pembahasan akan dilakukan melalui serangkaian rapat intensif. Bambang juga menyampaikan bahwa rapat-rapat selanjutnya akan dipimpin oleh Benny K Harman, dengan Abidin Fikri sebagai sekretaris dan Agun Gunandjar sebagai wakil ketua.

Pacul menyebut penyusunan aturan tersebut menjadi pembahasan penting karena pengisian jabatan Wakil Presiden merupakan peristiwa yang langka dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

"Ini terus terang karena peristiwa ini adalah peristiwa langka, yang perlu juga memberlakukan pembaruan-pembaruan di dalam pasal-pasal mungkin konstitusi ke depan," katanya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian Panitia Ad Hoc MPR RI, Benny K Harman, mengatakan pihaknya telah ditugaskan pimpinan MPR untuk menyiapkan rancangan ketetapan terkait mekanisme dan tata cara pemilihan Wakil Presiden.

"Kami sudah ditugaskan oleh pimpinan majelis untuk melaksanakan tugas utamanya. Tugas utamanya adalah menyiapkan rancangan ketetapan MPR tentang mekanisme dan tata cara pemilihan wakil presiden," kata Benny.

Menurut Benny, rancangan TAP MPR pertama akan menjadi dasar pengaturan proses pemilihan Wakil Presiden. Mekanisme tersebut disusun dengan mengacu pada ketentuan konstitusi, yakni Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk kemudian dipilih oleh anggota MPR.

"Bagaimana mekanismenya? Tentu sesuai dengan konstitusi, Presiden mengajukan dua nama, dua nama itu kemudian dipilih oleh anggota-anggota MPR. Itu ketentuan menurut bunyinya konstitusi kita," ujarnya.

Sementara rancangan TAP MPR kedua akan mengatur proses pengangkatan dan pelantikan Wakil Presiden yang telah terpilih.

"Tugas yang kedua adalah menyiapkan rancangan TAP MPR tentang pelantikan pengangkatan wakil presiden ini," kata Benny.

Benny mengatakan, kedua rancangan TAP MPR tersebut nantinya akan disepakati dalam Panitia Ad Hoc sebelum dilaporkan kepada rapat gabungan dan rapat pimpinan MPR. Setelah itu, rancangan akan disahkan melalui rapat paripurna.

Ia juga menyampaikan rapat Panitia Ad Hoc berikutnya akan digelar pada Senin pukul 13.00 WIB. Rapat tersebut, kata Benny, akan dibuka untuk umum agar masyarakat dapat mengikuti proses pembahasan.

"Rapat ini sesuai dengan permintaan pimpinan akan dibuka secara luas supaya rakyat Indonesia ikut menyaksikan. Jadi tidak ada proses-proses yang sifatnya tertutup. Kami persilakan rekan-rekan pers untuk ikut menyaksikan dan tentu ikut menyiarkan kepada seluruh rakyat Indonesia mekanismenya," tuturnya.

Reporter: Yovita Arnelia

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.