Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

MPR Terima Surat dari Prabowo, Bakal Dibahas dalam Rapat Hari Ini

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerima surat dari Presiden Prabowo. Surat akan dibahas dalam rapat gabungan hari ini, termasuk perubahan jadwal sidang paripurna.

Detik 2 menit baca 0 komentar
MPR Terima Surat dari Prabowo, Bakal Dibahas dalam Rapat Hari Ini
Foto: Detik

Jakarta -

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan pihaknya telah menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut akan dibahas dalam rapat gabungan (ragap) MPR yang digelar hari ini.

"Memang tadi kami jam 11.10 menit kami terima surat dari Presiden, dan surat itu isinya akan kami bahas di ragap," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Namun, Muzani belum mengungkap isi surat tersebut. Dia mengatakan isinya baru akan dibahas dalam rapat.

"Apa hasil, apa hasilnya segala macam, tunggu sebentar, sabar, karena kami akan bicarakan di ragap," ujarnya.

Muzani pun meminta publik menunggu hasil rapat gabungan terkait kabar perubahan jadwal sidang paripurna dan pelantikan wakil presiden yang akan diundur menjadi 9 Desember.

"Ya nanti tunggu di ragap hasil, pasti saya umumkan ke kawan-kawan. Tapi mohon sabar sebentar," ujarnya.

Sebelumnya, MPR RI akan menggelar rapat gabungan hari ini. Salah satunya untuk membahas rencana perubahan tanggal sidang paripurna pengisian jabatan Wakil Presiden.

"Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk apa namanya merubah hari sidang paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon. Tanggal seminggu berikutnya tanggal berapa tuh, 9 (Desember)," kata Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Habiburokhman di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Habiburokhman menyebut ada sejumlah pertimbangan terkait rencana perubahan jadwal. Salah satunya ialah benturan waktu kegiatan DPR dan DPD.

"Alasannya karena memang ada beberapa hal misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan baik DPR maupun DPD ya, seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja," ucapnya.

"Hal lain adalah karena waktu verifikasi yang hanya 14 hari, ya, waktu verifikasi kan cuma 14 hari," ujarnya.

(amw/isa)



Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.