Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sangat memprihatinkan. Dia meminta penegakan hukum dilakukan menyikapi kasus tersebut karena dinilai menyangkut marwah pemerintahan.
“Masalah kemarin ada penyadapan, ya Muhammadiyah sangat memprihatinkan itu karena itu menyangkut marwah pemerintahan,” kata Haedar saat ditemui usai meresmikan gerai Mentari Mart di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (13/11).
Haedar menegaskan, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui penegakan hukum. Menurutnya, proses hukum perlu berjalan agar persoalan penyadapan tersebut dapat ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Nah, bersama dengan itu penegakan hukum harus ditegakkan,” ujarnya.
Meski demikian, Haedar menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo tetap mampu menjalankan pemerintahan dengan berlandaskan konstitusi. Dia juga berharap seluruh potensi bangsa dapat dimaksimalkan untuk membangun Indonesia.
“Dan kami percaya juga Presiden tetap mampu menjalankan dan memimpin Indonesia dengan dasar-dasar konstitusi yang kokoh dan bisa memaksimalkan seluruh potensi bangsa,” tuturnya.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Mereka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Kasus tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo. Berdasarkan keterangan Polri, penyadapan ilegal itu juga diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha. Diduga, penyadapan ini mengarah ke makar.
