Surabaya -
Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur (MUI Jatim) turut hadir dalam Forum Group Discussion (FGD) dengan pengusaha sound system yang digelar Polda Jatim. MUI setuju bahwa sound horeg harus diatur agar tak jatuh korban.
Lanjutkan dari posisi terakhir
MUI Jatim hadir dalam Forum Group Discussion dengan pengusaha sound system yang digelar Polda Jatim. MUI setuju bahwa sound horeg harus diatur.
Surabaya -
Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur (MUI Jatim) turut hadir dalam Forum Group Discussion (FGD) dengan pengusaha sound system yang digelar Polda Jatim. MUI setuju bahwa sound horeg harus diatur agar tak jatuh korban.
FGD bertajuk 'Sinergi Pengusaha Sound System, Masyarakat dan Pemerintah dalam Mewujudkan Hiburan Sound Horeg yang Aman dan Tertib di Jawa Timur' itu digelar pada Kamis (19/11/2026). Salah satu yang menjadi aspirasi pengusaha sound system adalah meminta fatwa haram sound horeg dikaji ulang.
Sebelumnya, MUI Jatim telah mengeluarkan fatwa haram terhadap penggunaan sound horeg yang melebihi batas wajar hingga membahayakan kesehatan, merusak fasilitas umum, serta mengarah pada kemungkaran. Hal tersebut tercantum dalam Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg yang ditetapkan pada 12 Juli 2025.
Ketua bidang fatwa MUI Jawa Timur Kiai Ma'ruf Khozin angkat bicara menanggapi usulan peninjauan ulang fatwa haram mengenai sound horeg tersebut. Menurutnya, langkah mengkaji ulang atau meralat fatwa tersebut cukup berat dilakukan karena berpotensi memicu perdebatan di internal MUI.
"Jadi untuk mengkaji ulang atau misalnya meralat, ini sepertinya akan terjadi perdebatan di internal MUI dan sepertinya memang agak berat," kata Kiai Ma'ruf usai kegiatan FGD bersama Kapolda dan perwakilan pengusaha sound system.
Lebih lanjut, Kiai Ma'ruf menyampaikan bahwa status keharaman tidak dapat semena-mena diubah, melainkan dicari jalan keluar melalui aturan teknis di lapangan. Ia menuturkan bahwa kemungkinan yang bisa terjadi adalah adanya turunan fatwa sebagai solusi agar tidak memicu kesalahpahaman di masyarakat.
"Kalau dari sisi hukum, yang namanya larangan ya tetap larangan. Mungkin bisa ada turunan fatwa semacam penjelasan lebih luas sehingga apa yang dikhawatirkan teman-teman itu tidak terjadi salah tafsir di daerah-daerah," ujar Ma'ruf.
Kiai Ma'ruf juga menjelaskan bahwa keputusan fatwa haram untuk sound horeg bukan merupakan pendapat pribadi, tetapi melibatkan para ulama dan pengkajian oleh para ahli secara mendalam.
"Karena kami di Komisi Fatwa itu bukan fatwa perorangan, kami kemudian melibatkan para ulama se-Jawa Timur, kemudian juga menghadirkan dokter dari spesialis THT," jelasnya.
Selaras dengan Kapolda Jatim, Kiai Ma'ruf menyebut bahwa keberadaan sound karnaval tersebut memang tidak dapat dihentikan. Menurutnya, MUI berupaya merumuskan jalan tengah agar kegiatan hiburan masyarakat tetap berjalan tanpa merugikan pihak lain.
"Jadi pada intinya seperti yang disampaikan Bapak Kapolda, sound horeg atau sound karnaval ini tidak bisa dihentikan, tetapi diatur sehingga kemudian meminimalisir korban nyawa, meminimalisir orang yang mengalami kecelakaan karena sakit, ataupun yang lain," tuturnya.
Kiai Ma'ruf mengatakan bahwa dalam FGD ini, sejumlah poin yang menjadi keberatan MUI agar bisa diminimalisir dan disepakati. Seperti halnya menjaga ketertiban waktu, mengedepankan norma agama, serta menghargai area sensitif seperti tempat ibadah dan rumah sakit.
"Titik tengah itu yang menjadi keberatan bagi kami ada beberapa hal yang bisa diminimalisir, yakni dancer yang erotis, kemudian yang mabuk-mabukan, atau melewati jam yang tidak bisa ditolerir waktu orang istirahat, kemudian ada anak kecil, kemudian beberapa hal lain," ujarnya.
(idh/dhn)
Memuat komentar…
Komentar gagal dimuat.
Tidak ada berita yang cocok dengan “”.
Terlalu banyak pencarian. Coba lagi dalam satu menit.
Kata kunci maksimal 100 karakter.
Pencarian gagal. Periksa koneksi lalu coba lagi.
Ketik minimal 2 huruf untuk mulai mencari.