MUI Minta Pemerintah-DPR Segera Susun Regulasi usai Terbitkan Fatwa Haram Vape

JAKARTA, iNews.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden Prabowo Subianto dan DPR segera menyusun undang-undang (UU) yang mengatur pelarangan rokok elektrik atau vape. Permintaan ini disampaikan setelah MUI menerbitkan fatwa yang menetapkan penggunaan hingga perdagangan vape sebagai sesuatu yang haram.

Permintaan tersebut menjadi salah satu rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan, fatwa tersebut tidak hanya menyasar pengguna, tetapi juga mencakup seluruh rantai bisnis vape, mulai dari produksi hingga penjualannya.

"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd ad-dzari’ah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya," ujar Ni'am dalam keterangannya dikutip, Selasa (10/11/2026).

Ni'am menambahkan, penetapan fatwa tersebut didasarkan pada berbagai dampak negatif penggunaan vape. Produk tersebut dinilai mengandung nikotin yang dapat memicu ketergantungan dan berdampak buruk terhadap sistem saraf.