Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempercepat persiapan Program Penjaminan Polis (PPP) agar dapat mulai diimplementasikan pada 2027.
Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Saheruddin, mengatakan persiapan program membutuhkan koordinasi erat antara pemerintah, OJK, LPS, dan industri asuransi.
Kementerian Keuangan bertugas menetapkan kerangka kebijakan, OJK mengatur dan mengawasi industri, sedangkan LPS menjalankan fungsi perlindungan pemegang polis dan resolusi perusahaan asuransi.
“Deadline-nya adalah Januari 2028, insyaallah tahun depan Program Penjaminan Polis sudah bisa kita lihat implementasinya,” ungkap Herman dalam konferensi pers 29th ASEAN Insurance Regulators Meeting 2026 di The Westin Nusa Dua, Bali, Rabu (18/11).
Menurut Herman, salah satu perubahan penting dalam kerangka Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) adalah perluasan mandat LPS.
“Memperkuat mandat LPS sebagai penjamin polis nanti, yang tidak hanya melakukan penjaminan polis sederhana tapi juga melakukan resolusi perusahaan asuransi, sehingga kita sudah setara dengan negara-negara maju yang memiliki integrated protection scheme,” katanya.
Herman menyebut proses penyusunan regulasi terkait program telah memperoleh izin prakarsa dari Kementerian Sekretariat Negara. Pemerintah selanjutnya akan mengintensifkan persiapan agar program dapat dijalankan sesuai target.
Sebelumnya dalam paparannya di pembukaan acara, Herman menjelaskan berdasarkan kerangka UU P2SK yang telah diamendemen, LPS dapat mulai bertindak ketika perusahaan asuransi ditetapkan dalam status resolusi. Dengan demikian, kewenangan LPS tidak lagi terbatas pada kondisi setelah izin usaha perusahaan dicabut.
Instrumen resolusi yang dapat dilakukan antara lain berupa pengalihan aset dan liabilitas kepada perusahaan asuransi penerima atau perusahaan asuransi perantara, pembayaran klaim penjaminan, dan pengelolaan kontrak asuransi yang masih berjalan.
Namun, penjaminan hanya mencakup unsur asuransi dalam produk, bukan unsur investasinya. Program juga tidak mencakup program asuransi sosial dan asuransi wajib.
Herman menjabarkan tingkat kesiapan LPS dalam mempersiapkan program penjaminan polis telah melampaui 80 persen per September 2026.
Kemenkeu juga mengapresiasi kemajuan LPS dalam mempersiapkan perluasan mandat, dari paybox plus menjadi risk minimizer.
“Terlepas dari kompleksitas yang lebih besar akibat perluasan mandat tersebut, LPS telah mencatatkan kemajuan signifikan dalam hal desain program, regulasi, infrastruktur teknologi informasi, dan sumber daya manusia,” lanjut Herman.