JawaPos.com – Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Temuan tersebut berasal dari hasil pengawasan terhadap 14 koperasi yang tersebar di enam daerah, mulai dari persoalan akses lokasi, kondisi lahan, hingga perizinan bangunan.
Anggota Ombudsman RI Radian Syam mengatakan, pengawasan dilakukan di empat koperasi di Kabupaten Purworejo, empat koperasi di Kota Batam, tiga koperasi di Kota Tual, serta masing-masing satu koperasi di Kabupaten Mamuju, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Demak.
"Dari 14 koperasi dan enam daerah ini, sekali lagi terdapat 10 indikator pengawasan di mana juga terdapat dua instruksi presiden yang menjadi bagian dari program ini," ujar Radian dalam konferensi pers, Rabu (18/11).
Dia menjelaskan, pengawasan tersebut mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dan Inpres Nomor 17 Tahun 2025. Inpres Nomor 9 Tahun 2025 menjadi dasar pelaksanaan sejumlah tugas Kementerian Koperasi, mulai dari penyusunan model bisnis, modul pembentukan 80.000 koperasi, inventarisasi, pendampingan, digitalisasi, sosialisasi, hingga monitoring dan evaluasi.
Sementara itu, Inpres Nomor 17 Tahun 2025 mengatur pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Koperasi melakukan pendampingan, sedangkan PT Agrinas bertugas membangun melalui mekanisme swakelola maupun penyedia padat karya serta penunjukan langsung.
Radian menegaskan, pengawasan terhadap program KDKMP memiliki landasan hukum yang jelas. Menurut dia, penyelenggaraan KDKMP termasuk dalam lingkup pelayanan publik sehingga menjadi objek pengawasan Ombudsman RI.
Dalam pemeriksaannya, Ombudsman menggunakan lima metode, yakni pemetaan, pemeriksaan dokumen, permintaan keterangan, tinjauan lapangan, dan klarifikasi kepada pihak terkait.
Pemeriksaan dokumen mencakup 13 regulasi, termasuk instruksi presiden dan perjanjian kerja sama antara Kementerian Koperasi dengan PT Agrinas. Sementara itu, permintaan keterangan dilakukan di enam daerah yang menjadi lokasi pengawasan.
Ombudsman juga meminta klarifikasi kepada PT Agrinas pada 23 September 2026. Radian mengapresiasi sikap kooperatif PT Agrinas dan Kementerian Koperasi selama proses pemeriksaan berlangsung.
Selain pengawasan langsung, Ombudsman turut menindaklanjuti laporan dan konsultasi masyarakat terkait pelaksanaan KDKMP. Tercatat ada delapan laporan masyarakat yang berasal dari sejumlah daerah, yakni Pati, Lamongan, Nusa Tenggara Timur, Tasikmalaya, Kampar, Pohuwato Timur, dan Polewali Mandar, serta laporan di tingkat nasional melalui Kementerian Koperasi.
Dari delapan laporan tersebut, enam telah ditutup, sedangkan dua lainnya masih dalam tahap pemeriksaan. Penutupan dilakukan karena laporan telah memperoleh penyelesaian, tindakan korektif telah dilaksanakan, tidak memenuhi persyaratan, atau tidak ditemukan dugaan maladministrasi.
Selain itu, terdapat tiga konsultasi masyarakat yang berkaitan dengan penunjukan koperasi desa di Kabupaten Mamuju pada 2025 serta proses seleksi calon project management officer (PMO) KDKMP, termasuk kendala teknis dalam proses seleksinya.
Lebih lanjut, Radian mengungkapkan sejumlah persoalan yang ditemukan dalam peninjauan lapangan.
Di Kota Batam, Ombudsman menemukan koperasi yang mengalami kesulitan akses. Di Kabupaten Mamuju, terdapat lokasi lahan yang berbatasan langsung dengan rawa.
Sementara di Kabupaten Purworejo, persoalan berkaitan dengan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Adapun di Kota Tual, Maluku, belum terdapat kepastian mengenai lokasi lahan untuk pembangunan koperasi desa.