JAKARTA, iNews.id - Ombudsman Republik Indonesia menerima delapan laporan masyarakat terkait pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dari jumlah tersebut, enam laporan telah ditutup, sedangkan dua lainnya masih dalam tahap pemeriksaan.
Anggota Ombudsman RI, Radian Syam mengatakan, laporan tersebut berasal dari sejumlah daerah, yakni Kabupaten Pati, Jawa Tengah; Kabupaten Lamongan, Jawa Timur; Nusa Tenggara Timur (NTT); Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat; Kabupaten Kampar, Riau; Kabupaten Pohuwato Timur, Gorontalo; serta Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selain itu, terdapat laporan di tingkat nasional melalui Kementerian Koperasi.
"Terdapat delapan laporan masyarakat yang berasal dari Kabupaten Pati, kemudian Kabupaten Lamongan, kemudian juga di tingkat nasional melalui Kementerian Koperasi, kemudian juga ada Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan kemudian juga ada Kabupaten Tasikmalaya, dan bahkan ada Kabupaten Kampar, Kabupaten Pahuwato Timur, dan Polewali Mandar," ucap Radian dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).