PAD-Ekonomi Maluku Utara Melesat, Ini Deretan Capaian Sherly di 2026

Jakarta -

Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe merealisasikan sejumlah program kerja sepanjang 2026. Pelaksanaan program tersebut turut berkontribusi menjadikan pertumbuhan ekonomi Malut yang tertinggi di Indonesia.

Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2025-2030 setelah dilantik di Istana Negara, Jakarta, 20 Februari 2025. Sejumlah program yang dijalankan merupakan realisasi janji kampanye Pilgub 2024, dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.

Dirangkum detikcom, berikut capaian kinerja Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe sepanjang 2026:

Pertumbuhan Ekonomi Malut Tumbuh 17,43 Persen

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Maluku Utara pada 2026 tembus 19,64 persen pada triwulan I, kemudian 15,35% pada triwulan II, serta 16,65% pada triwulan III. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh industri pengolahan.

Sektor industri pengolahan, seperti pengolahan nikel, makanan dan minuman mencatatkan pertumbuhan hingga 35,84 persen pada triwulan II. Sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi daerah dengan porsi 42,01 persen dari total PDRB Maluku Utara pada 2025.

Di sisi lain, sektor perdagangan juga menunjukkan perkembangan positif dengan pertumbuhan 14,60 persen pada triwulan I. Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 4,24 persen pada periode yang sama.

Sektor pertanian dan perikanan memiliki potensi untuk terus dikembangkan karena mencakup berbagai komoditas unggulan daerah, seperti kelapa, pala, cengkeh, dan hasil perikanan. Peningkatan produksi serta pengembangan industri pengolahan komoditas lokal tersebut menjadi salah satu upaya dalam memperkuat ekonomi Malut.

Dari sisi pembangunan, sektor konstruksi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,02 persen pada Triwulan II-2026 dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas pembangunan yang turut menjadi bagian dari pergerakan ekonomi Maluku Utara.

Realisasi PAD Tembus Rp 1,57 T, Dekati Target Akhir Tahun

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku Utara turut menunjukkan capaian menarik dengan menyentuh angka Rp 1,57 triliun sepanjang 2026 ini. Realisasinya tembus 97,16% dari target APBD Perubahan 2026 sebesar Rp 1,62 triliun.

Capaian tersebut telah melampaui realisasi PAD sepanjang 2025 yang tercatat sebesar Rp 1,21 triliun. Dengan demikian, penerimaan PAD hingga awal November 2026 sudah lebih tinggi sekitar Rp 361 miliar dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Penerimaan PAD Malut berasal dari empat kelompok utama, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah menjadi kontributor terbesar dengan realisasi mencapai 100,24% dari target yang ditetapkan.

Optimalisasi penerimaan dilakukan melalui pengawasan terhadap objek pajak potensial, terutama Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Bapenda Malut menyebut PAD tahun ini lebih bisa diandalkan untuk membiayai APBD dibanding tahun lalu, sehingga Pemprov memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai pembangunan daerah.

"Bapenda akan terus mendorong optimalisasi PAD secara terukur dan berkelanjutan agar ketergantungan terhadap pendapatan transfer dapat semakin dikurangi, sehingga kemampuan fiskal daerah menjadi lebih kuat," jelas Kepala Bidang Perencanaan Bapenda Malut Masyitah kepada detikcom, Rabu (11/11/2026).

Menjelang akhir 2026 ini, Bapenda Malut masih mengejar sisa target sekitar Rp 46,08 miliar. Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan penagihan piutang pajak, pengawasan wajib pajak potensial, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak guna mengoptimalkan penerimaan daerah.

Sembilan Trayek Perintis Perkuat Konektivitas Antarpulau

Layanan transportasi laut pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Maluku Utara masih menjadi tantangan hingga 2026. Oleh sebab itu, pemerintah setempat fokus melakukan penguatan konektivitas antarpulau.

Hingga Oktober 2026, Pemprov Maluku Utara bersama Kementerian Perhubungan telah membuat sembilan jaringan trayek angkutan laut perintis. Trayek tersebut memiliki empat pangkalan yang tersebar di wilayah Tobelo, Ternate, Babang, dan Sanana.

Selain itu, akses pelayaran langsung di wilayah Halmahera Utara juga semakin terbuka. Tahun ini, Pelabuhan Tobelo mulai disinggahi kapal pelni KM Tatamailau, sedangkan Pelabuhan Galela dilayani KM Sabuk Nusantara 115.

Ketersediaan jalur pelayaran tersebut turut membuka akses distribusi hasil produksi lokal ke pasar yang lebih luas. Potensi perikanan, pertanian, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari wilayah Galela dan Tobelo menjadi salah satu sektor yang dapat memanfaatkan konektivitas ini.

"Sektor perikanan, pertanian, dan perdagangan usaha kecil (UMKM) dari Galela dan Tobelo kini bisa dikirim langsung ke pasar besar seperti Sorong dan Bitung tanpa harus melalui rantai transit darat yang mahal melalui Pelabuhan Ternate," kata Plt. Kepala Dinas Perhubungan Malut Dedy Kotambunan kepada detikcom, Kamis (5/11/2026).

Selain mengoptimalkan trayek perintis, Pemprov Malut juga bersinergi dengan pemerintah pusat dalam penyusunan dan evaluasi jaringan pelayaran. Program tersebut juga menargetkan enam voyage Tol Laut untuk memperlancar distribusi barang antarpulau.

Pembangunan infrastruktur pelabuhan juga diperkuat melalui proyek pengembangan fasilitas Pelabuhan Daruba di Kabupaten Pulau Morotai yang didanai APBN dengan nilai kontrak sekitar Rp 50,87 miliar. Pekerjaan yang mencakup perpanjangan dermaga tersebut telah mencapai progres fisik 82,08% dan ditargetkan rampung pada akhir 2026.

Hilirisasi Bikin Komoditas Kelapa Malut Tembus Tiongkok dan Taiwan

Pemprov Maluku Utara juga melakukan hilirisasi terhadap sejumlah komoditas unggulan, terutama kelapa yang diolah menjadi berbagai produk turunan seperti santan dan olahan sabut kelapa. Produk turunan tersebut bahkan telah dipasarkan ke negara lain, yakni ekspor santan kelapa ke Tiongkok pada 2025, dan ekspor cocopeat dan chocochip sebanyak 24,76 ton ke Taiwan pada 2026.

Pemprov Malut turut mendorong pengembangan industri melalui kerja sama dengan Badan Bank Tanah untuk membuka peluang penyediaan lahan bagi perkebunan dan kawasan pengolahan kelapa. Upaya menarik investasi juga diperkuat melalui peluncuran Gerbang Investasi dalam North Maluku's Investment Business Forum 2026 pada 29 Oktober lalu.

"Platform ini ditujukan untuk memperluas akses informasi peluang investasi dan memperkuat promosi daerah," ujar Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Malut Bakri Adam kepada detikcom, Rabu (11/12/2026).

Dari sisi perdagangan, Pemprov bersama sejumlah instansi memfasilitasi koordinasi pengiriman produk kelapa melalui Ternate dan Surabaya. Langkah ini bertujuan agar pencatatan devisa hasil ekspor dapat dikaitkan dengan daerah asal barang, sekaligus memperkuat sinergi sektor perkebunan dan industri pengolahan.

Selain kelapa, promosi komoditas lokal lainnya juga dilakukan melalui partisipasi empat industri kecil dan menengah (IKM) dalam Tjipta UMKM Fair 2026 di Jakarta pada 3-4 September. Disperindag memfasilitasi 120 produk lokal, termasuk kopi, olahan kenari, sagu, cokelat, dan minyak cengkih, untuk diperkenalkan ke pasar nasional.

Sejumlah kuliner khas Maluku Utara, seperti roti kenari, wajik kenari, dan lalampa, dilaporkan laris dibeli pengunjung. Sementara itu, Media Coffee Fest 2026 dan Coffee Street Jailolo menjadi ruang promosi kopi lokal sekaligus mempertemukan pelaku usaha dari sektor hulu hingga hilir.

Pemprov Kebut Konektivitas Daerah

Pemprov Maluku Utara menargetkan pembangunan jalan provinsi dilakukan secara bertahap hingga 2029. Saat pelantikan Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Malut, masih terdapat sekitar 550 kilometer ruas jalan provinsi yang belum tersambung.

"Saya menyadari masih ada jalan yang belum tersambung. Ketika kami dilantik, terdapat sekitar 550 kilometer ruas jalan provinsi yang belum tersambung, sementara tingkat kemantapan jalan baru mencapai 46 persen dari total sekitar 1.000 kilometer jalan provinsi," ujar Sherly Tjoanda saat sambutan peringatan HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara pada Senin (12/10/2026).

Dia menjelaskan pembangunan jalan provinsi pada 2025 dilaksanakan sepanjang 25 kilometer. Sementara pada 2026, pembangunan jalan sepanjang 125 kilometer telah dilaksanakan dengan konstruksi lapis penetrasi makadam (lapen).

"Pada 2027, kita menganggarkan pembangunan 150 kilometer jalan lagi sehingga total jalan yang dibangun mencapai 300 kilometer. Selanjutnya, pada 2027-2029, kita menargetkan penyelesaian sisa sekitar 250 kilometer jalan," ujarnya.

Selain jalan provinsi, Pemprov Maluku Utara juga mendorong pembangunan jalan usaha tani untuk mendukung aktivitas pertanian dan mempermudah akses petani. Program tersebut ditargetkan meningkat dari 50 kilometer pada 2025 menjadi 100 kilometer pada 2026.

"Bagi petani, salah satu kebutuhan terpenting adalah jalan usaha tani. Pada 2025, pembangunan jalan usaha tani mencapai 50 kilometer; pada 2026, 100 kilometer; dan pada 2027, kita menargetkan 200 kilometer," katanya.

Sherly menyebut pekerjaan rumah pembangunan jalan usaha tani masih besar. Dia memperkirakan masih ada sekitar 5.000 kilometer jalan usaha tani yang perlu dibangun untuk mendukung kebutuhan desa-desa di Maluku Utara.

Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mendukung pemerataan pembangunan dan mempermudah akses masyarakat di berbagai wilayah Maluku Utara, termasuk daerah yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses.

Pemprov Maluku Utara Perluas Akses Pendidikan

Pemprov Maluku Utara juga terus memperluas akses dan pemerataan pendidikan melalui berbagai program. Upaya tersebut mencakup sekolah kedinasan, Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), beasiswa, sekolah gratis, revitalisasi hingga digitalisasi fasilitas pendidikan.

Pada 2 Mei 2026, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, meluncurkan program pembibitan sekolah kedinasan untuk membuka peluang bagi putra-putri daerah menjadi ASN. Ia mengungkapkan bahwa program ini bekerja sama dengan STAN, STIS, dan PTDI-STTD dengan menyediakan 26 kuota dari 198 pendaftar serta pembiayaan 60 persen dari Pemprov dan 40 persen dari peserta.

"Kita meluncurkan program kedinasan, pembibitan sekolah kedinasan untuk mencetak ASN profesional dari putra-putri terbaik Maluku Utara," ujar Sherly pada Selasa (2/05) lalu.

Selain program kedinasan, Pemprov juga menjalankan program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) tingkat SMA sejak tahun ajaran 2026/2027 di Pulau Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur. Program ini memudahkan siswa di wilayah kepulauan mengakses pendidikan melalui pembelajaran daring dan tatap muka terbatas.

Sherly juga membuat program revilitas sekolah yang menjadi bagian upaya mewujudkan visi pendidikan bermutu bagi semua pelajar. Ia mengatakan, setiap peserta didik dapat memperoleh akses terhadap lingkungan yang layak dan mendukung potensi mereka.

"Revitalisasi ini bukan sekadar memperbaiki bangunan sekolah, tetapi memastikan anak-anak kita belajar di tempat yang aman, nyaman, dan layak sehingga mereka bisa meraih prestasi yang lebih baik," kata Sherly, Kamis (6/08).

Ia mengatakan, Pemprov merevitalisasi 68 sekolah melalui APBD dan mengusulkan 785 sekolah kepada pemerintah pusat. Selain itu, sebanyak 412 unit komputer disalurkan ke 43 SMA, SMK, dan SLB untuk mendukung pelaksanaan TKA bagi 21.773 siswa serta pembelajaran digital.

Tahun ini juga, Pemprov Malut turut menyeleksi 1.000 penerima baru Beasiswa Maluku Utara Bangkit dan menyiapkan bantuan bagi 600 penerima lanjutan. Program sekolah gratis juga menurunkan jumlah anak putus sekolah menjadi 1.951 orang, tidak melanjutkan pendidikan 2.133 orang, dan belum pernah bersekolah 6.824 orang.

Peluang Pekerja Lokal, Angka PHK Turun 76,61 Persen

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Maluku Utara mencatat penyerapan 213.098 tenaga kerja di 1.222 perusahaan per Juni 2026. Dari jumlah tersebut, 60 persen merupakan tenaga kerja lokal, 32 persen berasal dari luar daerah, dan 8 persen merupakan tenaga kerja asing.

Penyerapan tenaga kerja tersebut terkonsentrasi di kawasan industri Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Kedua wilayah ini menampung sekitar 88 persen dari total tenaga kerja yang tercatat di Maluku Utara.

Sementara itu, jumlah kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang 2026 tercatat sebanyak 5.323 kasus. Angka tersebut turun 76,61 persen jika dibandingkan 22.761 kasus pada 2025.

Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, Pemprov Malut memperluas akses pelatihan keterampilan melalui kolaborasi dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Ternate. Hingga Oktober 2026, program pelatihan di BPVP Ternate telah menjangkau 4.596 peserta.

Selain itu, Disnakertrans juga menyelenggarakan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) melalui 113 program dengan jumlah peserta 1.331 orang. Adapun program Tailor Made Training (TMT) dilaksanakan melalui 83 program yang diikuti 1.039 peserta. Upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja ini turut diperluas melalui kerja sama dengan sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta di Maluku Utara.

Program Bedah Rumah Jangkau 1.200 RTLH dan 2.800 BSPS

Pemprov Maluku Utara terus memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak melalui program perbaikan rumah. Pada 2026, dukungan tersebut diberikan melalui dua skema, yakni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dibiayai APBD dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat.

Melalui program RTLH, Pemprov menargetkan perbaikan 1.200 unit rumah. Hingga Oktober 2026, progres pengerjaan rata-rata telah mencapai lebih dari 60 persen dan ditargetkan segera rampung.

"Diharapkan 1.200 itu bisa terpenuhi sesuai dengan apa yang menjadi standard operational procedure," ujar Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Malut Musrifah Alhadar (2/9/2026).

Sementara itu, program BSPS yang didanai APBN melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapat alokasi anggaran sekitar Rp 160 miliar. Dari 4.542 unit rumah yang telah diverifikasi di 10 kabupaten/kota, sebanyak 2.800 unit di antaranya telah terealisasi hingga 6 Oktober 2026.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyebut Pemprov terus mendorong percepatan realisasi bantuan tersebut agar rumah-rumah yang telah terverifikasi dapat segera ditangani. Sherly menargetkan sisa bantuan BSPS dapat direalisasikan pada akhir Oktober 2026.

"Total sudah ada 4.500 yang sudah selesai diverifikasi dan sudah 2.800 sudah terealisasi. Sisanya 1.500 akan selesai realisasi 30 Oktober," kata Sherly.

Perkuat Penanganan Stunting bersama UNICEF

Pemprov Maluku Utara turut memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor dan kerja sama dengan lembaga internasional. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Maluku Utara tercatat sebesar 23,2 persen.

Pada 2026, Maluku Utara ditetapkan sebagai salah satu provinsi fokus kerja sama Indonesia dengan UNICEF untuk periode 2026-2030 dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kerja sama ini mencakup penguatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, peningkatan kualitas pelayanan Posyandu dan Puskesmas, serta penguatan kapasitas tenaga kesehatan.

Koordinasi awal kerja sama tersebut telah dilaksanakan pada 20 Mei 2026 dengan melibatkan UNICEF, Bappenas, Kemendagri, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar serta memastikan intervensi kesehatan dan gizi menjangkau ibu dan anak, khususnya kelompok rentan.

Di tingkat keluarga, upaya pencegahan stunting juga diperkuat melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING). Dinas Kesehatan (Dinkes) Malut mengungkapkan, dari target 2.136 sasaran pada 2026, penyaluran bantuan telah mencapai lebih dari 55 persen per Mei 2026.

Selain melalui kerja sama internasional dan penyaluran bantuan, Pemprov Malut memperkuat upaya penurunan stunting melalui pelaksanaan delapan aksi konvergensi. Strategi ini mencakup penyelarasan data sasaran, pendampingan keluarga berisiko, pemantauan pertumbuhan balita, hingga penguatan layanan kesehatan di wilayah kepulauan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan intervensi kesehatan dan gizi menjangkau masyarakat secara lebih merata, termasuk keluarga yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.

2 Sekolah Rakyat di Malut Hampir Rampung

Pemprov Maluku Utara bersinergi dengan pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat di dua kabupaten. Pada tahun ajaran 2026/2027, kedua sekolah tersebut telah menerima total 555 siswa yang tersebar di Rioribati, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kukumutuk, Kabupaten Halmahera Utara.

Proses belajar-mengajar di kedua sekolah tersebut juga telah berjalan. Namun, kegiatan pembelajaran masih menunggu kedatangan guru hasil rekrutmen Kementerian Sosial. Untuk sementara, Dinas Sosial Malut melibatkan guru tamu guna memenuhi kebutuhan tenaga pengajar.

Sementara itu, pembangunan gedung permanen kedua sekolah tersebut telah memasuki tahap akhir. Progres pembangunan di Rioribati mencapai sekitar 98 persen, sedangkan di Kukumutuk mencapai sekitar 96 persen.

Pemprov Malut menargetkan seluruh gedung sekolah rampung pada 30 November 2026 agar dapat segera digunakan. Sejumlah fasilitas pendukung, seperti tempat tinggal guru dan kantin, juga tengah dalam tahap penyelesaian.

"Ditargetkan 30 November sudah beres dan bisa digunakan gedung-gedungnya. Sarana pendukung lain seperti tempat tinggal guru, itu sudah tahap finishing semuanya. Ada kantin yang juga difinishing," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Malut Zen Kasim kepada detikcom, Kamis (5/10/2026).

(anl/ega)