Pakar Hukum: Sadap Presiden Kejahatan Konstitusi, Bukan Pelanggaran Biasa

JawaPos.com - Pakar hukum Prof Henry Indraguna menyebut, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tapi sudah masuk kategori kejahatan konstitusi.

Guru Besar Unissula Semarang itu memberikan analisis yuridis-dogmatis dan tata negara terkait isu tersebut.

Menurut Henry, penyadapan terhadap simbol kedaulatan negara tanpa warrant atau perintah peradilan yang sah adalah unconstitutional act dan kejahatan berat terhadap hukum negara.

”Aksi penembusan perangkat komunikasi kepala negara tergolong dalam extraordinary crime yang merusak struktur pembagian kekuasaan (separation of powers),” ujar Prof Henry di Jakarta.

Langgar Norma Tertinggi

Henry menjelaskan lewat teori Stufenbau dari filsuf hukum Jerman Hans Kelsen soal hirarki tata hukum. Tindakan illegal intercept, kata dia, melanggar norma hukum tertinggi, yaitu UUD 1945 yang menjamin privasi, HAM, serta keamanan sistem tata negara.

”Ketika hukum positif dan instrumen keamanan intelijen disalahgunakan di luar koridor rule of law, sistem tata hukum kita mengalami disrupsi fatal,” ungkap Henry.

Dari sisi pembuktian pidana, Henry menyoroti perlunya penerapan pasal pidana super-strict liability dan perluasan unsur subversion untuk membuktikan adanya konspirasi sistematis.

Alasannya, penyadapan telekomunikasi terhadap siapa pun tanpa hak dan tanpa izin yang sah merupakan pelanggaran hukum yang serius di Indonesia. Apalagi jika sasarannya adalah kepala negara.

”Penyadapan pada dasarnya adalah bentuk pelanggaran terhadap hak privasi warga negara yang dijamin konstitusi. Jadi kalau penyadapan tersebut bisa menyasar presiden. Lalu bagaimana kita sebagai rakyat kecil? Tentu akan sangat mencemaskan dan membuat ketakutan setiap individu warga negara,” beber Henry.