PAN Nilai Tak Ada Jalur Hukum Lagi Buat Gibran: Pilihannya Hanya Mundur atau Diberhentikan

JAKARTA, iNews.id - Ketua Fraksi PAN MPR Sarifuddin Sudding menyebut Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka hanya memiliki dua pilihan terkait polemik keabsahan ijazah SMA atau setara. Menurutnya, Gibran bisa mengundurkan diri secara sukarela atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusi.

Sudding menilai, tidak ada lagi jalur hukum lain yang dapat ditempuh Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazah SMA. Dia merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742/TUN/2026 yang menurutnya telah menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Dia juga menyebut putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga harus dipatuhi.

"Sehingga keputusan itu harus ditaati, ditaati apakah secara sukarela atau di eksekusi dengan cara pemberhentian saudara Gibran selaku Wapres karena sudah tidak memenuhi lagi syarat selaku Wapres sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7A Konstitusi UUD 45," ucap Sudding saat dihubungi, Rabu (11/11/2026).

Sudding menegaskan, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, semua pihak harus mematuhi putusan pengadilan, baik MA maupun Mahkamah Konstitusi (MK).