Paviliun RI di COP31 Bakal Jadi Ruang NGO hingga Filantropi Bahas Iklim

Antalya -

Paviliun Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Turki akan menjadi ruang interaksi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku bisnis, organisasi nonpemerintah (NGO), filantropi, hingga perwakilan negara lain. Mereka merupakan pihak yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia dalam isu perubahan iklim.

"Akan banyak interaksi berbagai pihak pemerintah, bisnis, NGO, kemudian filantropi dan juga tentunya antarnegara. Jadi bukan hanya soal Indonesia, tapi berbagai negara yang punya interes terhadap Indonesia terutama dalam masalah iklim," kata Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat, Antalya, Senin (9/11/2026).

Jumhur mengungkap lima agenda utama yang akan dibahas dan dipromosikan Indonesia melalui Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31). Agenda tersebut mencakup transisi energi, industrialisasi hijau, hingga pendanaan iklim.

Agenda pertama yang akan diangkat adalah transisi energi dan industrialisasi hijau. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto menginginkan proses dekarbonisasi dilakukan terhadap industri yang sudah berjalan maupun industri yang masih dalam tahap perencanaan.

Konsep tersebut mencakup penerapan industri rendah karbon atau low carbon industrialization, termasuk dalam tahap perancangan hingga operasional industri.

Agenda kedua adalah solusi berbasis alam atau nature-based solutions. Upaya ini merupakan bagian dari tindak lanjut Sinergi Rio, dengan memperbanyak penyerapan karbon melalui pendekatan alam, seperti penanaman mangrove dan upaya menjaga ekosistem gambut.

Langkah tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim.

Ketiga, Indonesia akan mendorong pengurangan emisi di kawasan perkotaan, terutama yang berasal dari pengelolaan sampah. Jumhur menyoroti emisi metana yang dihasilkan dari sampah sebagai salah satu persoalan yang perlu ditangani secara serius.

Dia menyebut metana memiliki daya pemanasan global yang jauh lebih kuat dibandingkan karbon dioksida (CO2). Karena itu, pengelolaan sampah dan penggunaan energi yang lebih bersih di perkotaan menjadi perhatian.

"Jadi kita betul-betul harus me-manage, memitigasi agar terjadi satu reduksi habis-habisan emisi di perkotaan, termasuk penggunaan energi. Kita mulai dengan misalnya solar panel dan sebagainya," ujarnya.

Agenda keempat berkaitan dengan pendanaan iklim atau climate finance serta pasar karbon. Jumhur menilai upaya menurunkan emisi tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Menurutnya, pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak melalui skema pembiayaan campuran atau blended finance. Kolaborasi dengan pelaku usaha, investor, dan pihak berkepentingan lainnya diperlukan untuk mempercepat investasi dalam berbagai kegiatan pengurangan emisi.

Sementara itu, agenda kelima adalah memastikan pengelolaan perubahan iklim dilakukan secara inklusif dan berkeadilan. Dalam hal ini, Indonesia tengah mendorong penyusunan rancangan undang-undang (RUU) tentang keadilan iklim.

"Memastikan women, anak muda, indigenous people itu harus betul-betul inklusif dan menjadi beneficiaries. Mereka tidak boleh terpinggirkan. No one left behind, terutama women, youth, indigenous people dan sebagainya," jelasnya.

Lebih lanjut, Jumhur mengaku optimistis terhadap penyelenggaraan COP31 tahun ini. Dia menilai optimisme tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya karena sejumlah upaya yang telah dilakukan Indonesia.

"Setiap tahun kita semakin optimis. Tahun ini lebih optimis dari tahun lalu karena beberapa hal yang sudah kita laksanakan tahun lalu, kita lebih optimiskan dan terusnya seperti ini," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, turut hadir Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Wamenko Pangan Hanif Faisol Nurofiq, hingga Wamenhut Rohmat Marzuki.

(azh/aik)