Jakarta -
Ketua DPP PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Parera mendorong Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus mendorong ada ruang bagi Gibran untuk klarifikasi.
"Polemik ijazah kan apa iya kemudian harus mundur, gitu? Kan harus ada ruang yang diberikan kepada Pak Wapres, Pak Gibran untuk mengklarifikasi secara langsung," ujar Bestari kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
"Kan ruang untuk klarifikasi itu belum diberikan kepada Pak Wapres. Kenapa jadi buru-buru?" kata Bestari.
Menurutnya, Gibran perlu diberikan kesempatan untuk menjelaskan ke publik. Bestari kemudian mempertanyakan balik PDIP yang sibuk dengan opsi pemakzulan.
"Dia sibuk soal pemakzulan dan sebagainya kan? Ya pemakzulan pun kalau itu sesuai dengan konstitusi ya boleh saja gitu. Tapi kan sebelum pemakzulan harus ada tahapan-tahapan yang dilalui," lanjut Bestari.
"Jangan ujungnya yang diambil memakzulkan. Kan begitu tapi menuju itu apa gitu? Dia harus jelaskan. Katanya partai besar kan harus menjelaskan itu kepada masyarakat," sambungnya.
Ketua DPP PSI Bestari Barus (Foto: Tara Wahyu NV/detikJateng) |
Sebelumnya, Hugo mendorong Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Jika tidak, kata dia, Gibran akan dimakzulkan oleh DPR.
"Iya itu lah situasinya (mundur atau dimakzulkan), dari awal saya, juga banyak anggota DPR, termasuk pengamat sudah usulkan untuk mengundurkan diri," kata Andreas saat dihubungi, Senin (9/11/2026).
Andreas mengatakan usulan banyak pihak terhadap Gibran tidak pernah dihiraukan. Dia menyebut Gibran dan para pendukungnya justru ngotot punya ijazah.
"Yang bersangkutan dan para pendukungnya ngotot bahwa yang bersangkutan punya ijazah, 'kalau tidak punya ijazah SLTA bagaimana saya bisa kuliah', ini kalimat yang Gibran Rakabuming Raka sempat ungkapkan ke publik. Bahkan ada pendukungnya yang membuat pernyataan lebih baik melalui proses pemakzulan daripada harus mengundurkan diri," ucap dia.
(isa/zap)