Pekerja Korut Diduga Diperbudak di Pabrik Drone Rusia

Moskow -

Sebanyak 12.000 warga Korea Utara yang bekerja di sebuah pabrik pesawat nirawak (drone) di Rusia jadi korban "pelanggaran hak asasi manusia yang parah serta perdagangan manusia," menurut sebuah laporan terbaru.

Angka-angka tersebut merupakan bagian dari laporan bersama Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di Washington dan George W. Bush Institute yang berbasis di Dallas yang terbit pada 14 Oktober. Laporan tersebut menganalisis bagaimana Rusia, Korea Utara, Cina, dan Iran terlibat dalam perluasan produksi pesawat tak berawak (UAV) di pabrik Yelabuga di Tatarstan, serta apa saja yang diperoleh masing-masing negara.

Moskow mendapatkan akses ke lebih dari 5.500 drone per bulan untuk perang melawan Ukraina. Sementara Cina diuntungkan sebagai pemasok utama komponen ganda, termasuk baterai, komponen elektronik internal, mesin, dan sistem navigasi.

Iran telah memasok Rusia dengan drone Shahed. Moskow memproduksi varian serupa dalam negeri dengan kualitas yang ditingkatkan dan dikenal sebagai Geran.

Sementara itu, Korea Utara memperoleh uang dengan menahan hingga 90% dari upah para pekerja, demikian disebutkan dalam laporan tersebut.

"Lokasi geografis keempat negara ini… membuat segala bentuk intervensi internasional tidak mungkin dilakukan," kata Dan Pinkston, seorang profesor hubungan internasional di kampus Seoul Universitas Troy, kepada DW.

Rusia dan Korea Utara melanggar resolusi PBB

Laporan bersama tersebut menyatakan bahwa Rusia dan Korea Utara melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2397 Desember 2017 yang mewajibkan setiap negara anggota PBB untuk memulangkan pekerja Korea Utara dalam waktu dua tahun.

"Rezim Korea Utara… menjual tenaga kerja warganya melalui perjanjian antar-negara, mengontrol apakah mereka boleh pulang, dan mengumpulkan sebagian besar upah mereka," demikian bunyi laporan tersebut. Hal ini, menurut laporan tersebut, "Merupakan definisi dari kerja paksa."

Song Young-Chae, seorang akademisi dan aktivis hak asasi manusia yang berbasis di Seoul dan tergabung dalam Koalisi Global untuk Menghentikan Genosida di Korea Utara, mengatakan bahwa Pyongyang "Secara efektif melakukan perbudakan terhadap rakyatnya sendiri demi keuntungannya sendiri."

"Ini sungguh situasi yang mengerikan, dan kami tahu hal ini tidak hanya terjadi di Yelabuga,"katanya kepada DW. "Kami tahu ada pekerja konstruksi di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia, warga Korea Utara di kamp-kamp penebangan kayu, dan tentu saja, puluhan ribu tentara telah dikirim untuk bertempur dan mati di garis depan perang di Ukraina," tambah Song.

"Hidup di Korea Utara memang tidak mudah tetapi orang-orang ini dikirim ke Rusia sebagai budak, tanpa kebebasan, dan mereka hanya diizinkan menyimpan sebagian kecil dari uang yang mereka hasilkan," katanya.

Ia mengakui tantangannya adalah menemukan cara untuk menghentikan "perdagangan manusia" ini.

Mengancam tatanan dunia hukum dan HAM?

"Kedua negara ini berbatasan, sehingga mudah untuk mengangkut para pekerja, dan tidak ada lembaga lain yang bisa campur tangan," kata Song. "Rusia dan Cina sama-sama merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, namun mengabaikan resolusi-resolusi PBB terkait masalah ini. Sangat sedikit yang bisa dilakukan."

Organisasi hak asasi manusia yang dipimpin Song berusaha menyoroti penderitaan para pekerja Korea Utara dan membentuk "Koalisi negara-negara dan lembaga-lembaga yang sependapat" untuk melindungi para pekerja - meskipun ia pesimis.

Pinkston berbagi kekhawatiran tersebut, serta ketakutan akan munculnya blok kuat yang tampaknya "Menghancurkan tatanan pasca-Perang Dunia II terkait supremasi hukum dan hak asasi manusia" dan bertekad untuk mengambil pendekatan konfrontatif terhadap negara-negara lain.

Senjata yang diproduksi di Yelabuga akan membantu mencapai tujuan-tujuan tersebut, katanya.

"Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai pekerja Korea Utara, proliferasi senjata, dan penjualan teknologi ganda semuanya diabaikan, jadi saya pikir kita bisa mengatakan bahwa kuasa sanksi PBB sudah hampir mati," tambah Pinkston.

Korea Utara mengembangkan kemampuan pesawat nirawaknya

Jelas bahwa Rusia dan Ukraina telah memperoleh pengetahuan penting mengenai medan perang modern lewat konflik yang tengah berlangsung, kata Pinkston, dengan kemunculan teknologi pesawat nirawaknya yang bisa dibilang sebagai salah satu kemajuan paling krusial.

"Seperti negara-negara lainnya, Korea Utara mengamati dengan cermat, 'sambal menyelam minum air', dan mengembangkan kemampuan pesawat nirawaknya sendiri," kata Pinkston, sambil menambahkan bahwa hal ini berimplikasi serius bagi militer Korea Selatan karena mereka juga berusaha mempertahankan kemampuan pertahanannya mengatasi generasi baru senjata nirawak Korea Utara.

Untuk membatasi pengiriman pekerja Korea Utara ke Rusia serta penyebaran senjata, laporan bersama tersebut mendesak Departemen Luar Negeri AS untuk bekerja sama dengan negara-negara lain guna membongkar jaringan perdagangan manusia dan menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Laporan tersebut juga mendesak PBB untuk bekerja secara multilateral guna menyelidiki kompleks Yelabuga dan mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi. Selain itu, laporan tersebut menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang melakukan pelanggaran dan menuntut perlindungan bagi para korban.

Laporan tersebut menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di zona ekonomi khusus Yelabuga harus ditekan agar meninggalkan tempat tersebut. Beberapa diantaranya adalah perusahaan Eropa dan setidaknya satu perusahaan AS.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor: Rizki Nugraha

(nvc/nvc)