Pemerintah dan ILO Luncurkan Program Pekerjaan Layak 2026–2030

JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, agenda ketenagakerjaan Indonesia perlu diarahkan pada penciptaan lapangan kerja sekaligus peningkatan kualitas pekerjaan.

“Agenda ketenagakerjaan Indonesia bukan hanya menciptakan lebih banyak lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan kualitas pekerjaan,” ujar Yassierli dalam peluncuran program tersebut pada 28 Oktober.

Program atau Decent Work Country Programme (DWCP) 2026–2030 melibatkan pemerintah, organisasi pengusaha, organisasi pekerja, dan ILO. Peluncurannya bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste Simrin Singh mengatakan, transformasi ekonomi perlu memberikan manfaat nyata bagi pekerja dan dunia usaha.

“Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh mana peluang tersebut dapat diwujudkan menjadi pekerjaan yang lebih baik dan lebih inklusif,” kata Simrin.

Menurut dia, digitalisasi, kecerdasan buatan (AI), dan transisi menuju ekonomi hijau membuka peluang peningkatan produktivitas serta penciptaan lapangan kerja. Namun, perubahan tersebut juga membutuhkan kebijakan yang mampu melindungi pekerja dan memperluas akses terhadap pekerjaan layak.

Tiga prioritas program pekerjaan layak

DWCP 2026–2030 menetapkan tiga prioritas strategis yang disusun melalui konsultasi antara pemerintah, pengusaha, pekerja, dan ILO pada paruh pertama 2026.

Pertama, penguatan dialog sosial melalui kelembagaan tripartit, penetapan upah berbasis bukti, dan perundingan bersama. Dialog sosial juga diarahkan untuk merespons perkembangan AI, digitalisasi, transisi energi, restrukturisasi usaha, serta praktik bisnis yang bertanggung jawab.