Pemerintah Klaim Siap Tampung Aspirasi Mahasiswa Aksi 28 Oktober

Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Listyo Sigit Prabowo, mengklaim pemerintah siap menampung aspirasi yang disuarakan oleh mahasiswa maupun elemen masyarakat lain dalam aksi demonstrasi 28 Oktober 2026.

"KSP mewakili pemerintah siap menampung aspirasi dari perwakilan adik-adik mahasiswa maupun perwakilan pengunjuk rasa yang lain," kata Listyo lewat pesan singkat, Rabu (28/10).

Listyo menyatakan aksi menyampaikan pendapat di jalan merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Ia memahami kegiatan tersebut telah diatur dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Listyo menambahkan pemerintah menghormati aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah elemen mahasiswa pada hari ini di sejumlah daerah, dan mengimbau kepada seluruh massa aksi untuk menyampaikan pendapatnya secara damai dan tidak anarkis.

"Namun, yang harus dijaga agar aksi tetap dilaksanakan dengan tertib, menjaga hak-hak asasi masyarakat lain, jangan mudah terprovokasi dan jangan anarkis, jaga kepentingan nasional, aparat akan melayani aksi damai," imbuhnya.

Mantan Kapolri ini juga mengingatkan aksi hari ini bertepatan dengan 98 tahun Sumpah Pemuda. Ia mengajak seluruh pihak menjadikan momentum sumpah pemuda untuk terus merawat persatuan bangsa.

"Semua masukan dari para peserta unjuk rasa adalah bagian dari kita untuk bersama-sama menjaga dan merawat bangsa Ini," ucap dia.

Di Jakarta, demonstrasi dilaksanakan oleh masyarakat termasuk mahasiswa di sejumlah lokasi. Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) menjadi salah satu yang berpartisipasi, mulai mendatangi kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada Rabu siang.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, mereka tertahan di depan Gedung UOB dan tidak bisa bergerak menuju Bundaran HI yang menjadi lokasi aksi.

Mahasiswa yang hadir tidak mengenakan almamater kampusnya masing-masing, melainkan hanya membawa panji bendera kampus.

Tepat di Bundaran HI, ada massa yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia, mulai dari Universitas Padjajaran (Unpad) hingga Universitas Indonesia (UI).

Selain itu, massa aksi yang terdiri dari sejumlah organisasi (HMI, GMNI, hingga PMII) Universitas Nasional (Unas) juga menggelar unjuk rasa di dekat Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka tiba di lokasi menjelang pukul 15.30 WIB dengan estimasi massa aksi kurang lebih 50 hingga 70 orang.

Demonstrasi hari ini mengusung sejumlah tuntutan, di antaranya meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional dan mengadili korporasi yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan.

Kemudian menuntut pemerintah mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kepentingan rakyat dan menghentikan pemborosan untuk kepentingan politik praktis seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Lalu menuntut penurunan biaya pendidikan dan meminta pemerintah memberikan akses layanan dasar yang merata. Selanjutnya meminta penghentian penggunaan instrumen hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan dan memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Poin yang tak kalah penting adalah meminta pemerintah agar memberikan jaminan dan pelindungan terhadap kebebasan bersuara, mengadili pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dan menghentikan militerisasi di ruang sipil.

(ryn/ryn)