Pemerintah Perkuat Akses Pasar Global-Digitalisasi untuk Dorong Ekonomi RI

Jakarta -

Memasuki dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah strategis di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global guna mengamankan serta mengakselerasi mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui pendekatan ganda yang responsif dan visioner, Indonesia berhasil mengukuhkan posisi tawar di kancah global sekaligus meletakkan fondasi kokoh bagi perekonomian nasional yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Integrasi antara perluasan akses pasar internasional dan digitalisasi domestik menjadi kunci utama pemerintah dalam mendorong daya saing nasional serta menarik investasi berkualitas.

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian secara aktif mengawal berbagai agenda prioritas agar setiap kesepakatan internasional dan program digitalisasi memberikan dampak nyata, terutama terhadap perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perluasan Akses Pasar Global dan Daya Tarik Investasi

Di panggung internasional, Indonesia berhasil menorehkan tonggak bersejarah melalui penuntasan perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Kesepakatan strategis yang diinisiasi sejak Indonesia memegang kepemimpinan di ASEAN ini telah rampung secara substansi dan siap ditandatangani pada KTT ASEAN.

Kerangka kerja sama ini diproyeksikan melipatgandakan potensi nilai ekonomi digital kawasan ASEAN hingga mencapai USD 2 triliun pada 2030, dengan Indonesia memegang porsi terbesar di kawasan.

Selain DEFA, pemerintah juga aktif mengawal tiga perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) strategis yang akan diimplementasikan dalam waktu dekat. Ketiganya adalah Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Canada CEPA (I-CA CEPA), dan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA).

Berdasarkan analisis dampak FTA/CEPA, IEU-CEPA berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia hingga USD 10,9 miliar, I-CA CEPA sebesar USD 1,6 miliar, dan I-EAEU FTA mencapai USD 2,2 miliar hingga USD 2,89 miliar.

Setelah melalui proses intensif, perundingan IEU-CEPA kini memasuki tahap finalisasi teknis di Dewan Uni Eropa untuk menyongsong penandatanganan dan target implementasi penuh. Langkah ini diharapkan memperluas akses pasar ekspor manufaktur nasional, menghapus hambatan tarif, serta memperkuat rantai pasok global Indonesia.

"Menko Airlangga menargetkan proses ratifikasi IEU-CEPA dapat diselesaikan pada semester II 2026 sehingga implementasinya dapat dimulai pada awal 2027," ujar Juru Bicara (Jubir) Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, dalam keterangannya, Kamis (22/10/2026).

Langkah strategis lainnya dilakukan melalui proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memegang status calon anggota resmi (acceding country), Indonesia terus menerima dukungan penuh dari negara-negara anggota OECD untuk mempercepat penyelesaian Peta Jalan Aksesi (Accession Roadmap) menuju keanggotaan penuh pada 2028.

Pertumbuhan Ekosistem AI, Investasi Data Center, dan Kesiapan SDM Masa Depan

Sejalan dengan penguatan diplomasi global, pemerintah konsisten mendorong pemanfaatan teknologi tinggi sebagai mesin pertumbuhan baru (engine of growth). Indonesia mengukuhkan kepemimpinan digitalnya di tingkat global dengan resmi menjadi salah satu pendiri (founding member) World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) dalam rangkaian KTT WAIC di Shanghai, bersama perwakilan dari 30 negara.

Inisiatif ini menegaskan peran aktif Indonesia dalam menyusun tata kelola AI global yang aman, beretika, dan berpusat pada kedaulatan manusia.

"Outcome kecerdasan artifisial atau AI, bagi saya mencakup banyak bidang karena cakupan AI sangatlah luas. Bagi negara-negara seperti Indonesia, tentu saja penerapan AI dapat dimanfaatkan pada sektor pertanian (pertanian modern), transisi energi, dan kemudian untuk energi terbarukan, serta untuk mengembangkan banyak sektor digital termasuk di sektor kesehatan. Menko Airlangga meyakini saat ini ekonomi digital Indonesia bernilai USD130 miliar, dan kita sedang menuju USD300 miliar, di mana jumlah tersebut akan berlipat ganda dengan adanya AI," ungkap Haryo.

Pengembangan infrastruktur fisik tersebut diimbangi dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Pemerintah mengawal pemenuhan target kebutuhan 9 juta talenta digital nasional hingga 2030, atau 600 ribu talenta per tahun, melalui berbagai program pelatihan peningkatan keterampilan (upskilling) di bidang AI, data science, dan cybersecurity.

Lebih lanjut, pemerintah optimistis sinergi antara diplomasi ekonomi internasional yang agresif dan transformasi digital yang inklusif akan mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional, memperluas lapangan kerja berkualitas, serta membawa Indonesia menuju status negara berpendapatan tinggi.

Kemenko Perekonomian berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan seluruh agenda prioritas pemerintah secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

(akd/akd)