Jakarta -
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono memaparkan progres pemulihan tambak dan kolam yang terdampak bencana Sumatera. Dia mengatakan ada 5.800 hektare tambak dan kolam yang sudah dipulihkan.
Hal itu disampaikan Trenggono dalam rapat dengan para kepala daerah Aceh, Sumut, dan Sumbar di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026). Rapat itu juga dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Dirjen Kementerian PKP, Teddy Paul Siagian.
Trenggono awalnya menjelaskan bencana banjir dan longsor yang menghantam tiga provinsi di Sumatera pada akhir 2025 lalu menyebabkan 33.000 pelaku usaha perikanan dan kelautan terdampak. Di antaranya 1.974 nelayan, 25.386 pembudi daya ikan, 375 unit pengolahan ikan, dan 1.450 petambak garam.
"Kerusakan juga mencakup 41.799 unit sarana penangkapan ikan, 35.751 hektare tambak atau kolam beserta prasarana pendukung, 1.475 unit keramba, serta kawasan tambak garam di Provinsi Aceh," ujarnya.
Dia mengatakan pemulihan dilakukan secara bertahap. Trenggono menargetkan 15.446 hektare tambak dan kolam kembali beroperasi pada akhir tahun 2026.
"1.030 unit keramba aktif kembali, 651 unit mesin dan kapal, 2.146 unit alat tangkap tersalurkan, 375 paket sarana pengolahan tersalurkan, 1.500 unit coolbox tersalurkan, dan 506 rumah perebusan garam aktif kembali. Pada 2027 dan 2028, rehabilitasi tambak, keramba, mesin dan kapal, alat tangkap, sarana pengolahan, serta sarana pergaraman akan kami lanjutkan secara bertahap," ujarnya.
Dia mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 371,8 miliar pada tahun 2026. Dia mengatakan penerima manfaat akan bertambah hingga 17.948 petambak, 638 nelayan, dan 15 unit pengolahan dan pemasaran ikan
Trenggono kemudian menjelaskan progres perbaikan yang telah dilakukan. Dia menyebut tambak dan kolam dengan luas sekitar 5.800 hektare telah kembali beroperasi di 27 kabupaten/kota.
"Tambak dan kolam dengan luas sekitar 5.800 hektare telah kembali beroperasi di 27 kabupaten/kota, dengan rincian 5.707 hektare di 8 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, 73,67 hektare di Provinsi Sumatera Utara, dan 33,29 hektare di Provinsi Sumatera Barat. Untuk keramba jaring apung, 80 unit di Sumatera Barat telah kembali beroperasi melalui dana ABT. Keramba terdampak di Aceh dan Sumatera Utara akan segera kami pulihkan menggunakan anggaran khusus ini," ujarnya.
Dia mengatakan pemulihan infrastruktur pelabuhan perikanan juga terus dilakukan. Menurutnya, rehabilitasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga sedang dalam tahap konstruksi dan ditargetkan selesai pertengahan November 2026.
"Di Aceh, 11 pelabuhan perikanan daerah, antara lain PPI Lampulo, PPI Lambada, dan PPI Pusong, sedang disusun Detail Engineering Design (DED)-nya menggunakan dana ABT, dengan target konstruksi dimulai pada tahun 2027," ujarnya.
(haf/haf)