Pemerintah Sepakati Alokasi Pupuk Subsidi 2027 Sebesar 9,85 Juta Ton

Jakarta -

Pemerintah menyepakati alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2027 sebesar 9,85 juta ton untuk sektor pertanian dan perikanan. Kesepakatan ini menjadi langkah pemerintah memastikan ketersediaan sarana produksi bagi petani dan nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan RI (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) di Jakarta, Rabu (11/11).

Zulhas menjelaskan dari total alokasi tersebut, sebanyak 9,55 juta ton diperuntukkan bagi sektor pertanian dan 295.936 ton untuk sektor perikanan.

"Pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan perikanan. Karena itu, pemerintah harus memastikan ketersediaannya sejak awal, sehingga petani dan nelayan dapat menjalankan kegiatan produksi dengan baik," ujar Zulhas, dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).

Selain menetapkan alokasi 2027, Rakortas juga menekankan percepatan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2026. Hingga 8 November 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian telah mencapai 7,28 juta ton. Sementara itu, kebutuhan penyaluran hingga akhir tahun diperkirakan mencapai 9,49 juta ton.

Zulhas meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) terkait memastikan sisa alokasi tersebut dapat tersalurkan tepat waktu dan sesuai kebutuhan di lapangan. Optimalisasi alokasi antara sektor pertanian dan perikanan juga perlu dilakukan dengan memperhatikan perkembangan penyerapan masing-masing sektor.

"Jangan sampai pupuk yang sudah dialokasikan justru terlambat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Kita harus memastikan penyalurannya berjalan tepat waktu dan tepat sasaran," tegas Zulhas.

Rakortas turut membahas kesiapan pengadaan bahan baku pupuk serta penyelesaian kewajiban pembayaran subsidi pupuk tahun anggaran sebelumnya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan pasokan dan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi.

Pemerintah berupaya memperkuat tata kelola pupuk bersubsidi agar ketersediaannya semakin terjamin, penyalurannya semakin efektif, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh petani serta nelayan di seluruh Indonesia.

(akd/akd)