Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Pemerintah Serahkan DIM RUU Adminduk ke Komisi II DPR

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menyerahkan DIM RUU Adminduk ke DPR. RUU ini bertujuan memperbarui sistem administrasi kependudukan.

Detik 3 menit baca 0 komentar
Pemerintah Serahkan DIM RUU Adminduk ke Komisi II DPR
Foto: Detik

Jakarta -

Pemerintah diwakili Kementerian Dalam Negeri menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Pemerintah juga menyampaikan sejumlah catatan dan usulan terkait RUU tersebut.

Rapat digelar di ruang rapat Komisi II DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Mendagri Tito Karnavian mengatakan penyusunan RUU Adminduk dilatarbelakangi kebutuhan memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan seiring perkembangan teknologi informasi.

"Pemerintah memahami bahwa RUU ini tidak hanya dimaksudkan untuk memperbaiki rumusan norma yang ada tetapi juga membangun sistem administrasi kependudukan nasional yang semakin terpadu, berbasis digital," kata Tito.

Menurutnya, pembaruan aturan tersebut diperlukan untuk membangun sistem administrasi kependudukan nasional yang semakin terpadu dan berbasis digital. Dia mengatakan saat ini penggunaan NIK sebagai identitas tunggal telah diterapkan dalam layanan Ditjen Pajak, BPJS, serta kerja sama dengan Polri untuk pembuatan SIM.

"Dalam kerangka tersebut nomor induk kependudukan, NIK, ditempatkan sebagai identitas tunggal. Sistem informasi administrasi kependudukan, SIAK, sebagai sistem pengelolaan informasi serta identitas kependudukan digital atau IKD atau tadi disebutkan e-KTP sebagai salah satu instrumen transformasi layanan," ujarnya.

"Hingga saat ini baru tiga yang sudah menggunakan NIK sebagai basis satu nomor data yaitu dari Ditjen Pajak Kemenkeu yang semula menggunakan NPWP menjaring untuk menjaring pembayar pajak wajib pajak itu menggunakan NIK karena jumlahnya jauh lebih banyak," sambungnya.

Tito mengatakan dalam DIM pemerintah, RUU Adminduk tetap terdiri dari 18 bab. Namun, jumlah pasal disesuaikan dari 150 menjadi 155 pasal.

"Dalam DIM pemerintah sistematika rancangan tetap terdiri dari 18 bab. Jumlah pasal disesuaikan dari 150 menjadi 155 pasal. Jumlah butir DIM berkembang dari 949 menjadi 1.027 dari 1.027 butir tersebut 443 butir dipertahankan, 336 butir disesuaikan secara redaksional, kedua kategori tersebut berjumlah 779 butir, 76%. Usulan lain, ada usulan baru mencakup 99 penyesuaian substansi, 10 reposisi, 83 usulan baru dan 56 usulan penghapusan," jelasnya.

Tito juga memaparkan sembilan pokok substansi yang menjadi perhatian pemerintah dalam pembahasan RUU Adminduk. Di antaranya penguatan NIK sebagai identitas tunggal, integrasi data lintas sektor, penguatan sistem informasi adminduk, perlindungan data pribadi, serta penyelenggaraan IKD.

Tito menjelaskan terkait konsep dasar penyelenggaraan administrasi kependudukan dan perubahan paradigma menuju pelayanan publik lebih baik. Pemerintah menilai perlu adanya konsistensi antara konsep adminduk, pendaftaran penduduk, dan pencatatan sipil.

"Dalam DIM pemerintah istilah pendataan penduduk pada sejumlah rumusan disesuaikan menjadi pendaftaran penduduk. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk menjaga kesesuaian konsep dan kerangka pencatatan sipil atau statistik hayati atau civil civil registration and vital statistics," paparnya.

"Sekaligus memperjelas bahwa penduduk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang," sambung dia.

Lebih lanjut, dia menjelaskan terkait penguatan NIK sebagai identitas tunggal. Dia mengatakan pemerintah sependapat dengan penguatan NIK sebagai nomor identitas tunggal atau single identity number merupakan salah satu arah penting pembaruan administrasi kependudukan.

"NIK menjadi identitas yang digunakan secara konsisten dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat tidak terus-menerus dibebani dengan proses identifikasi yang berulang-ulang dan penggunaan nomor identitas yang berbeda-beda yang banyak sekali untuk setiap pelayanan-pelayanan publik," paparnya.

Dia mengatakan untuk mewujudkan itu, RUU perlu memberi kewajiban yang jelas. Khususnya, kepada pengguna yang menyelenggarakan layanan publik untuk mengintegrasikan nomor identitas layanan.

"Kewajiban tersebut perlu disertai pengaturan mengenai tahapan pelaksanaan, sistem yang digunakan, mekanisme verifikasi apabila terdapat perbedaan data, serta pembagian tanggung jawab antara Menteri sebagai pengelola data kependudukan dan pengguna sebagai penyelenggara layanan," ungkap dia.

"Pemerintah juga memandang bahwa interoperabilitas tidak cukup hanya dimaknai sebagai keterhubungan antar teknis antar sistem. Interoperabilitas harus didukung oleh mekanisme, prosedur, standar data, tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan, terutama data-data yang bersifat rahasia keamanan negara," imbuh dia.

(amw/dwr)

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.