JawaPos.com – Pemerintah berencana membentuk lembaga khusus untuk mengelola dana cadangan pesangon (DCP) pekerja. Lembaga pemerintah tersebut nantinya bertugas menampung dana yang disetorkan pemberi kerja sebagai jaminan pemenuhan hak pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan, pengaturan mengenai dana cadangan pesangon menjadi salah satu terobosan baru dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
"Undang-Undang 27 tahun 2026 tentang pelindungan ketenagakerjaan membawa satu pengaturan yang spektakuler baru, yaitu dana cadangan pesangon. Jadi pemerintah dalam waktu dekat akan menunjuk suatu lembaga pemerintah sebagai pengelola dana cadangan pesangon," ujarnya dalam sosialisasi UU 27/2026 melalui zoom, Jumat (13/11).
Melalui skema tersebut, pemberi kerja diharuskan mempersiapkan dana pesangon sejak pekerja mulai bekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dana yang telah diperhitungkan berdasarkan kewajiban perusahaan itu kemudian disetorkan kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk.
Dengan begitu, ketersediaan dana pesangon tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kondisi keuangan perusahaan ketika PHK terjadi. Sebab, dana untuk memenuhi hak pekerja telah disiapkan dan dikelola oleh lembaga khusus.
"Ini adalah bentuk wujud perlindungan yang sangat konkret jika terjadi PHK. Jadi alasan PHK-nya aja susah. Kalaupun PHK dana cadangan pesangonnya sudah ada," jelas Indah.
Dia menilai, skema tersebut dapat menjadi solusi atas persoalan pembayaran pesangon yang selama ini masih terjadi di sejumlah perusahaan. Salah satunya, kasus pekerja di industri padat karya di Jawa Tengah yang hingga kini belum menerima penyelesaian hak pesangon.
"Maka kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insyaallah tidak akan lagi terjadi pekerja terphk yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon," tuturnya.
Berlaku 2028
Terkait implementasi, Indah menyebut undang-undang memberikan masa transisi paling lama satu tahun. Dengan demikian, pemerintah menargetkan lembaga pengelola dana cadangan pesangon sudah terbentuk dan dapat menjalankan fungsinya pada 2028.
