Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Pemerintah Tegaskan Ujung Kulon Tetap Jadi Rumah Utama Badak Jawa

Kemenhut menegaskan perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon untuk badak Jawa, termasuk rencana habitat kedua dan penguatan ekosistem.

CNN Indonesia 3 menit baca 0 komentar
Pemerintah Tegaskan Ujung Kulon Tetap Jadi Rumah Utama Badak Jawa
Foto: CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon akan tetap dipertahankan sebagai habitat utama badak Jawa.

Raja Juli menyebut pemerintah justru berencana akan memperbaiki ekosistem dan memperketat pengamanan kawasan tersebut untuk melindungi satwa langka itu.

"Ide utamanya justru adalah tetap menjadikan Ujung Kulon sebagai rumah utama ya. Jadi harus diperbaiki hutannya, rehabilitasi, ekosistem diperbaiki, pengamanannya diperketat menggunakan kamera trap yang lebih banyak, polisi hutan yang lebih banyak, agar sekali lagi rumah utama Javan rhino ini terjaga dengan baik," kata Raja Juli seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (19/11).

Selain memperkuat perlindungan di Ujung Kulon, kata dia, pemerintah juga tengah mengkaji kemungkinan membangun habitat kedua atau second wild population bagi badak Jawa.

Raja Juli mengatakan rencana tersebut merupakan rekomendasi para ilmuwan. Sejumlah lokasi yang masuk dalam kajian antara lain Taman Nasional Baluran, Alas Purwo hingga taman nasional lainnya.

"Ini adalah hasil rekomendasi ilmuwan bahwa kita akan melakukan, mencari second habitat, habitat kedua atau yang disebut sebagai second wild population. Nah ini masih dalam studi, apakah nanti di Baluran, apakah nanti di Alas Purwo atau di taman-taman nasional lain, akan ada studinya," tutur dia.

Raja Juli juga menegaskan pemerintah tidak akan mengambil keputusan terkait penentuan habitat kedua tanpa mempertimbangkan rekomendasi ilmiah. Menurutnya, sejumlah ilmuwan dari IPB dan UGM telah melakukan kajian mengenai badak Jawa, termasuk dengan dukungan proyek studi dari luar negeri.

"Kita tidak akan pernah mengambil keputusan tanpa ada rekomendasi dari para ilmuwan ya. Banyak sekali ilmuwan di IPB, UGM yang belajar S1 sampai S3 tentang badak termasuk banyak bantuan dari luar negeri yang ingin melakukan proyek studi ini," ujarnya.

Sementara itu, terkait kemungkinan pemindahan atau translokasi badak Jawa ke habitat baru, Raja Juli menyebut langkah tersebut tidak akan melibatkan seluruh populasi.

Jika rekomendasi ilmiah mengarah pada translokasi, hanya sebagian kecil badak yang kemungkinan dipindahkan untuk membentuk populasi liar kedua. Lokasi tujuan hingga metode pemindahan juga akan terlebih dahulu melalui kajian.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat juga meminta wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten dikeluarkan dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Permintaan itu disampaikan Jumhur untuk melindungi habitat Badak Jawa yang populasinya di alam liar semakin berkurang.

Jumhur menilai penetapan WUP di perairan sekitar kawasan konservasi tersebut perlu ditinjau ulang secara serius. Menurut dia, perlindungan keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem harus menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan pemanfaatan sumber daya alam.

"Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), spesies berstatus kritis (critically endangered) dengan populasi liar kurang dari 50 individu yang hanya bertahan pada satu kawasan," tutur dia seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (19/11).

"Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Badak Jawa memiliki karakter perilaku dan kebutuhan habitat yang spesifik, sehingga perlindungannya harus memperhatikan keutuhan habitat serta keterhubungan ekosistem daratan, pesisir, dan perairan di sekitarnya," sambungnya.

Atas dasar itu, Jumhur telah menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi dan meninjau kembali Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 serta mengeluarkan bagian WUP di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon.

"Yang berdasarkan verifikasi keilmuan terbukti tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup atau berpotensi menimbulkan risiko ekologis yang tidak dapat diterima terhadap fungsi kawasan konservasi," ujarnya.

(dis/dal)

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.