Jakarta -
Pemerintah Kota Medan mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp565,35 miliar pada 2026 untuk pemulihan pascabencana 2025. Dana tersebut difokuskan pada pemulihan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, serta sosial ekonomi masyarakat.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menekankan penggunaan anggaran harus menjawab kebutuhan warga, bukan sekadar memenuhi target penyerapan. Ketepatan sasaran, urgensi kebutuhan, kualitas pekerjaan, dan manfaat pembangunan menjadi ukuran penting dalam pelaksanaan setiap kegiatan.
Rico meminta perencanaan dan penganggaran disusun berdasarkan kebutuhan yang jelas serta skala prioritas. Program yang dibiayai diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas infrastruktur, pemulihan ekonomi, pengurangan risiko bencana, dan perbaikan pelayanan publik.
"Setiap program yang dibiayai melalui tambahan TKD diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas infrastruktur, pemulihan ekonomi, pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Medan," ujar Rico dalam keterangan tertulis, Minggu (22/11/2026).
Hal tersebut disampaikannya saat rapat monitoring dan evaluasi penggunaan tambahan TKD di Kantor Wali Kota Medan, Rabu (18/11/) lalu.
Pemkot Medan telah mendistribusikan anggaran kepada 34 perangkat daerah, termasuk kecamatan, sesuai tugas, kewenangan, dan kebutuhan program masing-masing. Selain itu, Pemkot Medan juga telah menyalurkan Rp50 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sesuai arahan Menteri Dalam Negeri untuk mendukung penanganan di daerah tersebut.
Dalam pelaksanaannya, perangkat daerah diminta menjaga jadwal dan target tanpa mengabaikan mutu pekerjaan. Efektivitas, efisiensi, kewajaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa tetap harus diperhatikan agar percepatan menghasilkan pekerjaan yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Untuk memastikan pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan, setiap penggunaan anggaran harus didukung dokumen perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan yang lengkap. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah juga diminta dilakukan secara konsisten untuk mendukung tertib administrasi.
Pengawasan diperkuat melalui pendampingan Inspektorat Kota Medan sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pengawasan berbasis risiko diarahkan untuk mencegah penyimpangan sekaligus membantu perangkat daerah menjaga kepatuhan selama pelaksanaan kegiatan.
Upaya tersebut mendapat dukungan pembinaan dan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri serta unsur Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera.
Rapat diikuti jajaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Inspektorat Jenderal Kemendagri, termasuk secara daring oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni serta Inspektur Jenderal Kemendagri sekaligus Kepala Posko Nasional Satgas PRR Irjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono.
Penguatan perencanaan, pengawasan, dan koordinasi diharapkan menjaga agar dukungan fiskal pemerintah pusat menghasilkan manfaat nyata. Fokusnya adalah memperbaiki layanan, mendukung pemulihan penghidupan warga, dan memperkuat ketahanan Kota Medan terhadap risiko bencana berikutnya.
(akn/ega)