Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Pemprov DKI Akui Sulit Kejar Target RTH 30 Persen: Lahan Makin Sempit, Harga Tanah Mahal

Keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah membuat Pemprov DKI menghadapi tantangan besar untuk menambah luasan RTH.#newsupdate #update #news #text

Kumparan 4 menit baca 0 komentar
Pemprov DKI Akui Sulit Kejar Target RTH 30 Persen: Lahan Makin Sempit, Harga Tanah Mahal
Foto: Kumparan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya mengejar target penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30 persen, yang terdiri dari 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat.

Namun, upaya mencapai target tersebut diakui tidak mudah karena keterbatasan lahan serta harga tanah yang semakin mahal.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono, dalam kegiatan pameran arsip Hutan Universitas Indonesia (UI) sekaligus memperingati Hari Pohon Sedunia.

“Kalau kita lihat kami dengan Depok, Jabodetabek, Jakarta selalu melakukan kolaborasi karena tidak sekarang unsur administrasi ini memang harus dikolaborasikan, tidak terbatas pada ruang administrasi yang ada di Jakarta saja,” kata Nasruddin di Universitas Indonesia, Depok, Sabtu (21/11).

“Karena bagaimana pun juga untuk ruang terbuka hijau di Jakarta kita mengejar 20% untuk publik, 10% untuk privat yang disediakan untuk RTH, itu memang sangat-sangat berat upaya itu dilakukan,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah membuat Pemprov DKI menghadapi tantangan besar untuk menambah luasan RTH. Terlebih, lahan di Jakarta semakin banyak digunakan untuk pembangunan gedung dan berbagai aktivitas perkotaan.

“Mengingat bagaimanapun juga tanah di Jakarta yang mulai menyempit oleh bangunan, harga tanah juga semakin mahal, ini juga merupakan tantangan-tantangan besar dalam rangka menghidupkan ruang terbuka hijau untuk berkembang di Jakarta,” katanya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Nasruddin menyebut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berupaya mengoptimalkan ruang hijau yang sudah tersedia sekaligus meningkatkan kualitasnya.

Sejumlah upaya dilakukan melalui pembangunan taman baru, revitalisasi taman kota, hingga optimalisasi aset milik pemerintah yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau.

Selain itu, Pemprov DKI juga mendorong penghijauan di kawasan permukiman serta pengembangan kawasan konservasi dan mangrove.

Nasruddin mengatakan, Pramono juga telah meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengembangkan konsep gedung ramah lingkungan dengan menghadirkan taman vertikal atau vertical garden.

“Dan beberapa minggu lalu beliau dalam rapim juga sampaikan bagaimana mengembangkan gedung-gedung yang ramah terhadap lingkungan, gedung-gedung yang ada vertical garden-nya. Beliau pesankan begitu untuk setiap OPD untuk mengembangkan vertikal garden yang ada di Jakarta mengingat untuk membangun ruang terbuka hijau itu tersebut butuh ruang-ruang yang sangat banyak dan butuh pendanaan yang cukup besar apabila kita akan mengakuisisi lahan yang baru,” jelasnya.

“Sebab pembangunan taman ini mungkin butuh waktu beberapa tahun, namun membangun kembali ekosistem hutan yang telah rusak ini bisa membutuhkan waktu puluhan tahun bahkan lebih lama,” sambungnya.

Ia mencontohkan keberadaan Hutan UI yang dinilai memiliki fungsi ekologis bagi Jakarta. Selain menjadi kawasan penyangga ekologis, Hutan UI juga berfungsi sebagai laboratorium alam serta ruang pendidikan dan penelitian.

Nasruddin mengingatkan agar kawasan hutan tidak dipandang sebagai lahan kosong yang dapat sewaktu-waktu dialihfungsikan untuk pembangunan.

“Bahkan beberapa hari lalu saya melihat beberapa pemandangan pembangunan yang di mana kita tidak boleh lagi memandang hutan sebagai lahan kosong yang menunggu untuk dibangun. Justru di tengah semakin terbatasnya lahan perkotaan ini keberadaan ruang terbuka hijau, keberadaan hutan-hutan kota ini merupakan aset ekologis yang tidak ternilai. Dan karena itu manfaat ekologis hutan UI tersebut melampaui batas wilayah administrasi. Pelestariannya harus menjadi tanggung jawab kita bersama,” ungkapnya.

Nasruddin mengatakan pelestarian kawasan hutan juga berkaitan dengan keberadaan arsip. Menurutnya, arsip dapat menjadi sumber informasi untuk menelusuri sejarah suatu kawasan, termasuk proses perencanaan, perkembangan, hingga kebijakan yang memengaruhi keberadaan hutan tersebut.

Ia mencontohkan, melalui arsip Hutan UI, masyarakat dapat mengetahui bagaimana kawasan tersebut direncanakan, siapa saja pihak yang terlibat dalam penetapannya, hingga bagaimana kondisi tutupan lahan puluhan tahun lalu.

“Arsip merupakan ingatan yang memiliki kekuatan untuk menjelaskan masa lalu,” tuturnya.

“Kebijakan yang baik tidak hanya butuh data tentang keadaan hari ini, kebijakan yang baik juga paham tentang perjalanan masa lalu. Dengan kata lain, menjaga arsip menjadi bagian dari menjaga hutan itu sendiri,” sambung dia.

Menurutnya, kemajuan sebuah kota tidak hanya diukur dari kekuatan ekonomi, kemegahan infrastruktur, maupun kecanggihan teknologi, tetapi juga dari kemampuannya menjaga lingkungan dan menyediakan ruang hidup yang sehat bagi masyarakat.

“Karena itu sekali lagi kita butuh infrastruktur tapi kita juga butuh hutan, kita juga butuh pertumbuhan ekonomi namun kita juga butuh udara bersih, kita butuh teknologi namun juga kita butuh pengetahuan dan kebijaksanaan untuk menjaga keseimbangan alam,” kata dia.

“Dan peradaban yang besar adalah peradaban yang mampu menjaga keduanya. Selamat memperingati Hari Pohon Sedunia, mari kita jaga hutannya, selamatkan arsipnya, dan wariskan masa depannya,” tutupnya.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.