Pemprov Lampung Dorong CSR Jadi Investasi Sosial untuk Pembangunan

Jakarta -

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mendorong penguatan sinergi Pemerintah Provinsi Lampung dengan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, CSR tidak seharusnya sekadar menjadi bantuan, tetapi juga bagian dari ekosistem dan orkestrasi pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Mirza dalam kegiatan Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kamis (8/10).

Mirza mengatakan pembangunan daerah harus memiliki arah yang jelas dan tidak terlepas dari tujuan negara. Tujuan tersebut meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Menurut Mirza, semangat tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Mirza menegaskan dunia usaha memiliki peran penting dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan sebagian besar pertumbuhan ekonomi berasal dari aktivitas sektor swasta.

Mirza menyebut perekonomian Lampung tumbuh 5,28% pada 2025. Pertumbuhan ini didukung oleh sejumlah sektor ekonomi, antara lain pertanian, industri, perdagangan, transportasi, serta informasi dan komunikasi.

Menurut Mirza, pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya digerakkan oleh belanja pemerintah, tetapi juga oleh dunia usaha dan masyarakat. Karena itu, pemerintah dan dunia usaha perlu bergerak bersama dan menyelaraskan program agar memberikan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat.

"Program pemerintah harus ikut menyelaraskan dengan arah negara. Program CSR, Forum CSR juga harus ikut menyelaraskan dengan arah negara, sehingga semuanya punya dampak," ujar Mirza dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10/2026).

Mirza menyampaikan Pemerintah Provinsi Lampung mengusung visi 'Bersama Lampung Maju Indonesia Emas' yang menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak.

Menurut Mirza, keterbatasan anggaran membuat pemerintah tidak bisa menjalankan pembangunan sendirian. Karena itu, arah pembangunan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan dunia usaha perlu dikonsolidasikan agar dapat bergerak menuju tujuan yang sama.

Dalam kesempatan tersebut, Mirza juga memaparkan program Desaku Maju yang dapat menjadi ruang kolaborasi CSR. Program ini meliputi penyediaan Pupuk Hayati Cair (PHC), bed dryer, penguatan vokasi, pengembangan kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi, serta pembangunan jalan desa.

Mirza menyebut peningkatan produktivitas pertanian melalui PHC ditargetkan mencapai 15% hingga 20%.

Mirza mencontohkan kolaborasi CSR melalui program Desaku Maju. Program pemerintah yang mencakup PHC, dryer, dan vokasi diperkuat dengan dukungan perusahaan melalui bantuan mesin pakan dan DOC ayam.

Kolaborasi tersebut memungkinkan program pemerintah daerah, CSR, serta program pemerintah pusat dan kabupaten diintegrasikan dalam satu kawasan. Dengan demikian, upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian desa.

"Dukungan dunia usaha dapat memperkuat program pemerintah sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena kalau pemerintah sendirian, tidak akan bisa jalan," katanya.

Mirza juga mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pengembangan desa wisata budaya. Pemerintah Provinsi Lampung telah memilih desa-desa budaya untuk dikembangkan dengan menghidupkan kembali identitas, sejarah, budaya, produk masyarakat, serta ekonomi kreatif berbasis budaya.

Mirza berharap Forum CSR dapat mengambil peran dalam pengembangan desa-desa tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, disampaikan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha bertujuan mengubah paradigma CSR. Program yang semula berorientasi pada pemberian bantuan diharapkan berkembang menjadi investasi sosial, pemberdayaan, kolaborasi, dan program yang berkelanjutan.

"Dunia usaha ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan Provinsi Lampung. CSR tidak diarahkan sebagai kegiatan tambahan perusahaan, tetapi menjadi bagian dari orkestrasi pembangunan daerah," katanya.

Pemerintah Provinsi Lampung menyediakan arah pembangunan, data, regulasi, dan fasilitasi. Sementara itu, dunia usaha menyediakan sumber daya, inovasi, teknologi, keahlian, jaringan, dan program CSR.

Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menyusun Planbook CSR 2026-2030 sebagai landasan agar kontribusi dunia usaha selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Planbook tersebut berfungsi untuk memberikan kepastian arah program, memastikan keterpaduan program, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Mirza mengajak CSR dapat dikolaborasikan dengan program pemerintah agar memberikan dampak yang lebih besar. Mirza menyebut semangat tersebut sejalan dengan nilai Sakai Sambayan, yaitu semangat untuk saling membantu dan saling menguatkan.

"Karena pembangunan bukan tentang siapa yang bekerja paling banyak. Pembangunan adalah tentang bagaimana kita bergerak bersama. Itulah Sakai Sambayan dan itulah semangat yang ingin kita hidupkan dalam Forum CSR," ujarnya.

Terakhir, Mirza mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan kemitraan dalam pembangunan Lampung.

"Mari kuatkan sinergi dan kemitraan, untuk pembangunan yang semakin hebat," pungkasnya.

(akn/ega)