JAKARTA, iNews.id - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-13 yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan ini lebih cepat dari target jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Diketahui, beleid ini ditargetkan paling lambat 15 Desember 2026.
Ketua DPRPuan Maharani bersyukur DPR telah merampungkan lebih cepat UU Perampasan Aset. Dia memastikan, tidak ada hal yang memaksa agar RUU ini harus selesai cepat.