JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mendampingi mantan narapidana terorisme (napiter) untuk kembali ke masyarakat dengan memberikan pemberdayaan. Pendampingan itu dilakukan lewat penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA).
Dengan pendampingan tersebut mantan napiter dapat berintegrasi dengan masyarakat setelah menjalani proses rehabilitasi.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Abu Rokhmad menuturkan, Kemenag memiliki program pemberdayaan ekonomi umat berbasis KUA yang dapat diarahkan untuk membantu kelompok yang menjadi sasaran pendampingan khusus. Bantuan itu menjadi salah satu bentuk kehadiran negara dan masyarakat dalam mendukung proses reintegrasi sosial.
"Perhatian itu menunjukkan bahwa negara dan masyarakat hadir untuk mengajak mereka (eks napiter) kembali berintegrasi dengan lingkungan sosial," kata Abu Rokhmad di Bogor, Kamis (19/11).
Penjelasan itu dikemukakan Abu Rokhmad dalam Workshop Capacity Building: Spesialisasi Kapasitas Penyuluh Agama Islam Wilayah Depok dan Bogor untuk Rehabilitasi, Reintegrasi, dan Pemberdayaan Individu yang Terpapar Ekstremisme di Bogor.
Menurut dia, individu yang telah menjalani proses deradikalisasi membutuhkan pendampingan khusus. Mereka tidak hanya memerlukan pembinaan keagamaan, tetapi juga dukungan sosial dan ekonomi agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
Proses kembali ke tengah masyarakat bukan perkara mudah bagi mantan napiter. Mereka menyandang stigma yang membuat merasa terasing. Mereka kesulitan membangun hubungan sosial dengan lingkungan sekitar.
Kondisi itu berpotensi membuat mantan napiter kembali mencari kelompok yang memiliki pengalaman serupa, termasuk kelompok yang sebelumnya memengaruhi pemikiran mereka. Oleh karena itu, penyuluh agama perlu hadir memberikan pendampingan sekaligus membangun hubungan sosial yang positif.Â
"Perangkat Kemenag termasuk penyuluh agama, dapat menjadi teman sekaligus memberikan berbagai bentuk dukungan. Dukungan tersebut bisa berupa insentif atau bantuan lainnya, terutama dalam bidang ekonomi," ujar Abu Rokhmad.