Pemerintah dijadwalkan bertolak ke Brussels, Belgia, untuk menandatangani perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU CEPA) pada 21 November 2026.
Juru Bicara Kemendag sekaligus Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional, Johni Martha, mengatakan delegasi Indonesia akan dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, didampingi Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.
Selain meneken IEU CEPA, pemerintah juga akan menandatangani perjanjian perlindungan investasi (Indonesia-Investment Protection Agreement/IPA). Budi Santoso akan menandatangani IEU CEPA, sedangkan Rosan menandatangani perjanjian perlindungan investasi.
“Delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Bapak Menko langsung. Lalu, karena ada dua kesepakatan yang akan ditandatangani, maka selain Menteri Perdagangan yang akan menandatangani Indonesia-EU-CEPA, Bapak Rosan selaku Menteri Investasi juga akan melakukan penandatanganan Indonesia-IPPA,” kata Johni dalam media briefing di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (16/11).
Johni menyebut ada satu kesepakatan lain yang akan ditandatangani Airlangga, yang menjadi payung bagi keseluruhan kerja sama. “Ada satu lagi nanti yang antara Pak Menko juga terkait dengan hal baru, terkait dengan umbrellanya untuk semuanya,” ujarnya.
Perlu Ratifikasi
Penandatanganan menjadi tahapan penting agar Indonesia dan Uni Eropa dapat segera memanfaatkan kerja sama ini. Namun setelah diteken, IEU CEPA masih harus diratifikasi parlemen masing-masing pihak sebelum diimplementasikan.
Johni mengatakan, waktu ratifikasi bergantung pada proses politik di parlemen, terutama di Uni Eropa, sehingga pemerintah belum dapat memastikan kapan perjanjian berlaku.
“Tergantung dari parlemennya. Kita sih maunya cepat, ya. Tapi kan kalau sudah parlemen, kita tidak bisa memastikan proses politis yang terjadi. Terutama ini bicara di EU,” ujarnya.
“(Ratifikasi) tergantung keputusan politis. Tapi ingat ya, ini secara politis sudah diputuskan untuk segera diimplementasikan. Saya nggak berani pastikan, tapi yang jelas setelah tanda tangan, masuk proses ratifikasi,” jelasnya.