SIKKA, iNews.id - Koperasi dan usaha mikro membutuhkan lebih dari sekadar legalitas untuk berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Penguatan kelembagaan, akses pembiayaan, pemasaran, hingga keterhubungan dengan potensi daerah menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui kebijakan pemerintah.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Sikka dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Sikka.
Melalui Ranperda tersebut, Fraksi Perindo mendorong lima perubahan mendasar agar regulasi tidak berhenti pada pengaturan administratif, tetapi mampu menjadi momentum transformasi ekonomi kerakyatan di Kabupaten Sikka.