JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak perlawanan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim. Hal itu diputuskan dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan sela, pada Kamis (12/11).
"Mengadili, menyatakan perlawanan Terdakwa dan/atau advokat Terdakwa Silmy Karim tersebut tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim Asep Supriyadi saat membacakan putusan sela.
Majelis Hakim memerintahkan agar jaksa penuntut umum (JPU) melanjutkan perkara Silmy Karim ke dalam sidang pokok perkara. Hal itu dilakukan dengan menghadirkan saksi-saksi ke dalam ruang persidangan, pada Selasa (17/11) mendatang.
Merespons putusan sela tersebut, Silmy menegaskan bahwa perkara hukum yang menjeratnya merupakan kriminalisasi. Ia membantah melakukan pemerasan atas kasus pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).
"Bagaimana seorang dirjen atau wamen itu melakukan pemerasan? Itu kan suatu hal yang rasanya terlalu dipaksakan," ucap Silmy menanggapi putusan sela.
Silmy turut menyinggung rekam jejaknya yang selama ini dikenal sebagai sosok pembawa perubahan. Menurut dia, pengalamannya selama memimpin justru menunjukkan upaya memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Mengubah sesuatu yang rugi menjadi untung, yang tidak baik menjadi baik," ujarnya.
Meski keberatannya tidak diterima majelis hakim, Silmy mengaku siap mengikuti proses persidangan selanjutnya. Ia berharap seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya dapat diuji dan diluruskan melalui pemeriksaan pokok perkara.
"Apa pun keputusannya, kita harus siap. Ini perlu kita buktikan, kita luruskan dalam sidang pokok perkara," tegas Silmy.
Mantan Wamen Imipas itu juga membantah pernah memberikan perintah, mengatur, maupun memaksakan adanya pungutan dalam pelayanan keimigrasian. Ia menjelaskan, pengembangan aplikasi Molina justru dimaksudkan untuk meminimalkan interaksi langsung antara pemohon dan petugas imigrasi.
