JAKARTA, iNews.id - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menegaskan tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan dari pemerintah untuk mengelola dana cadangan pesangonpekerja. Diketahui, ketentuan mengenai dana cadangan pesangon telah diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam aturan tersebut, perusahaan diwajibkan menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dana tersebut nantinya dikelola oleh lembaga pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja yang terkena PHK. Namun, ketentuan tersebut dikecualikan bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil.