Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Petani Sawit Minta DSI Tunda Service Fee Ekspor CPO hingga Dampak El Nino Mereda

Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) meminta PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menunda rencana pengenaan service fee ekspor crude palm oil (CPO). #bisnisupdate #update #bisnis

Kumparan 2 menit baca 0 komentar
Petani Sawit Minta DSI Tunda Service Fee Ekspor CPO hingga Dampak El Nino Mereda
Foto: Kumparan

Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) meminta PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menunda rencana pengenaan service fee ekspor crude palm oil (CPO). Alasannya, produktivitas kebun sedang turun akibat El Nino.

Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, mengatakan pekebun rakyat kini tertekan oleh penurunan produktivitas dan melemahnya harga tandan buah segar (TBS).

“Artinya, petani menghadapi pengurangan pendapatan dari sisi volume produksi maupun harga jual. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya pemerintah memperkuat perlindungan ekonomi pekebun, bukan justru menambah komponen biaya baru dalam rantai perdagangan sawit,” kata Darto dalam keterangan tertulis, Senin (16/11).

Produktivitas Turun, Harga TBS Tertekan

Penurunan produktivitas diperkirakan mencapai 10-15 persen di sejumlah wilayah. Harga TBS di beberapa daerah juga melemah:

  • Sumatera Utara: harga TBS di 15 kabupaten penghasil pada pertengahan November Rp 2.650-Rp 3.400 per kg. Terendah di Labuhanbatu Utara, Rp 2.650 per kg.

  • Kalimantan Barat: harga tertinggi TBS mitra plasma periode II November turun menjadi Rp 3.440,93 per kg dari Rp 3.484,85 per kg.

  • Riau: harga TBS mitra swadaya umur sembilan tahun turun menjadi Rp 3.719,99 per kg pada periode 11-17 November 2026.

“Jangan sampai kebijakan yang diklaim untuk memperkuat tata kelola ekspor justru melemahkan kemampuan petani mempertahankan produksi. Ini bukan hanya persoalan pendapatan pekebun hari ini, tetapi juga menyangkut keberlanjutan produksi sawit nasional ke depan,” ujarnya.

Menurut Darto, penundaan merupakan langkah kehati-hatian agar kebijakan baru tidak menambah tekanan ekonomi pekebun, setidaknya hingga dampak El Nino mereda.

“Kami meminta agar penerapan service fee ditunda terlebih dahulu. Tunggu sampai dampak El Nino mereda, produktivitas kebun mulai pulih, dan kondisi ekonomi pekebun membaik. Jangan memaksakan kebijakan penambahan biaya baru ketika petani sedang menghadapi penurunan produksi dan pendapatan. Kebijakan publik harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat yang terdampak,” kata Darto.

Minta Transparansi

POPSI menilai penetapan service fee tidak boleh menjadi keputusan internal DSI, melainkan harus transparan dan melibatkan pemangku kepentingan lain.

POPSI meminta DSI membuka dasar perhitungan tarif per ton, komponen biaya layanan, proyeksi penerimaan, tujuan penggunaan dana, serta mekanisme audit dan pertanggungjawabannya.

POPSI juga meminta DSI melakukan kajian terbuka tentang dampak service fee terhadap biaya perdagangan, harga CPO domestik, dan harga TBS di tingkat pekebun.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.