JawaPos.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Ia menyebut pemindahan badak jawa dari habitat aslinya di ujung kulon, bila dalam konteks manusia ibarat memindahkan semua orang asli daerah tertentu ke wilayah lain yang sama sekali baru, yang tentu saja itu pelanggaran HAM berat.
"Misalnya Orang Papua dipindahkan ke Manado, semuanya, Papua dikosongkan, itu pelanggaran HAM berat," kata Pigai dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).
Dalam konteks hewan pun demikian, mengingat habitat asli badak jawa yang tersisa hanya di kawasan Ujung Kulon.
Menurutnya, rencana relokasi satwa langka tersebut tidak boleh dilakukan secara terburu-buru dan harus melalui kajian yang matang dengan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem.
Ia mengingatkan, pemindahan satwa dari habitat alaminya tidak serta-merta menjamin keberlangsungan hidup maupun keberhasilan perkembangbiakannya di lokasi baru.
Dalam memperkuat pandangannya, Pigai mencontohkan upaya pelestarian satwa liar di Rwanda, Afrika Tengah.
Ia menilai konservasi idealnya dilakukan dengan tetap mempertahankan satwa di lingkungan asalnya agar keberlangsungan hidup mereka dapat terjaga.
"Di Rwanda, itu satu-satunya negara di dunia yang harimaunya tinggal, hidup, dan menetap dilestarikan oleh negara di tempat asal-usulnya, Rwanda. Jadi, satu-satunya negara di dunia yang membuat kelestariannya itu di tempat asal-usulnya, ya di Rwanda," jelasnya.
Berdasarkan contoh tersebut, Pigai berpandangan bahwa pemindahan badak jawa dari kawasan Ujung Kulon justru berpotensi bertentangan dengan prinsip pelestarian satwa.