Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan perlu melibatkan berbagai pihak untuk menyerap aspirasi dan masukan. Hal tersebut dilakukan agar materi yang diatur dalam RUU tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan.
Ia menjelaskan, Komisi III DPR RI sebagai komisi yang membidangi hukum, telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menghimpun pandangan dari berbagai kalangan.
"Hal-hal yang kemudian akan dimasukkan ke dalam RUU Penyadapan, itu gunanya RDP-RDP dilakukan oleh komisi teknis dalam hal ini Komisi III untuk menyerap aspirasi baik masyarakat, pakar hukum, dan kemudian sejarawan," kata Dasco di Gedung DPR RI, Selasa (17/11).
Menurut Dasco, berbagai pandangan dan masukan dari pihak-pihak tersebut diharapkan dapat memperkaya materi yang nantinya dimasukkan dalam RUU Penyadapan.
Ia menambahkan, pimpinan DPR akan terus berkoordinasi dengan Komisi III serta Badan Keahlian DPR dalam proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
"Dan kami dari pimpinan DPR tentunya akan selalu berkoordinasi dengan komisi teknis serta Badan Keahlian agar RUU tersebut sedapat mungkin dapat memenuhi kebutuhan yang ada," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah mengadakan RDPU terkait pembahasan RUU Penyadapan dengan Kabaintelkam Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti pada Senin (16/11).
Dalam rapat itu, dibahas terkait mekanisme, batasan sasaran, hingga sanksi penyalahgunaan penyadapan. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya menghimpun masukan berbagai pihak sebelum materi RUU tersebut dirumuskan lebih lanjut.
Nathania Shakira