Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, menyebut anggaran program revitalisasi sekolah yang telah disepakati DPR bersama pemerintah mencapai sekitar Rp 14,2 triliun. Namun, anggaran tersebut baru mencakup perbaikan terhadap 10.470 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Jumlah tersebut masih jauh dari target Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti yang ingin merevitalisasi 100 ribu satuan pendidikan pada 2027.
Lalu menjelaskan, 10.470 satuan pendidikan tersebut mencakup berbagai jenjang, mulai dari kelompok bermain hingga SMA dan SMK.
Menurutnya, DPR berharap pemerintah dapat memenuhi target revitalisasi 100 ribu satuan pendidikan yang disampaikan Mendikdasmen. Sebab, perbaikan fasilitas pendidikan masih dibutuhkan di berbagai daerah.
"Jadi kalau Mendikdasmen mengatakan 100 ribu, ya tentu harapan kita semua bisa mencukupi 100 ribu. Karena dari rapat terakhir kemarin, baru diputuskan DPR bersama pemerintah sepakat menganggarkan sekitar Rp 14,2 triliun untuk 10.470 sekolah se-Indonesia," kata Lalu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Lalu mengatakan program revitalisasi menyasar sekolah dengan kondisi bangunan rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Pemerintah juga perlu memperbaiki fasilitas penunjang pembelajaran yang belum tersedia di sejumlah sekolah.
"Revitalisasi itu ya dari seluruh satuan pendidikan, kemudian bagi sekolah-sekolah yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Nah, kemudian sekolah yang MCK-nya juga belum ada bahkan, kemudian belum punya perpustakaan, UKS, dan sebagainya," ujar Lalu.
"Jadi Presiden menginginkan bahwa seluruh sekolah di tanah air, tanpa terkecuali, mulai dari satuan pendidikan yang paling rendah sampai dengan menengah atas harus diperbaiki dan layak untuk dilaksanakan proses belajar mengajar," lanjutnya.
Lalu menegaskan perbaikan fasilitas pendidikan harus menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dia meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, wilayah 3T harus menjadi prioritas karena masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Dia juga mengingatkan agar pelaksanaan program tidak terpusat di Pulau Jawa maupun Sumatera.
"Prioritas di daerah 3T terdepan, terluar, tertinggal tentunya itu menjadi prioritas. Kami juga menyampaikan bahwa dalam melaksanakan revitalisasi ini tidak boleh ada ketimpangan, tidak boleh ada kesenjangan antarwilayah. Kita tahu hari ini bahwa di daerah-daerah 3T sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat. Jangan Jawa-sentris, jangan Sumatra-sentris, tetapi Indonesia Timur juga butuh perhatian," tegas Lalu.
Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyampaikan rencana pemerintah mengusulkan anggaran revitalisasi untuk 100 ribu satuan pendidikan pada 2027. Usulan tersebut disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk mendukung kelanjutan program renovasi sekolah.
Mu'ti mengatakan pemerintah berupaya menyelesaikan program renovasi sekolah yang telah ditetapkan bersama Presiden Prabowo Subianto untuk 2025 dan 2026 sebelum melanjutkan program pada 2027.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan dapat direnovasi paling lambat pada 2029. Dia menegaskan negara harus memastikan setiap anak Indonesia dapat belajar di lingkungan sekolah yang aman dan layak.