Liputan6.com, Jakarta - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, mengklaim delapan fraksi telah menggelar pembicaraan informal terkait wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) mengenai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada hak menyatakan pendapat," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
"Yang jelas, delapan partai ini berkomunikasi secara informal dan intens," sambungnya.
Khozin menegaskan, penggunaan HMP merupakan hak konstitusional anggota DPR, bukan semata-mata keputusan fraksi atau partai politik. Karena itu, setiap anggota memiliki kewenangan untuk mengusulkan penggunaan hak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menyebut usulan HMP dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan dukungan minimal 25 anggota DPR dari sedikitnya dua fraksi.
"Sekali lagi itu adalah sikap anggota yang persyaratannya adalah 25 minimal terdiri dari dua fraksi. Jadi memenuhi 25 itu sudah cukup secara regulasi untuk diproses lebih lanjut," jelasnya.
Disinggung apakah PKB menunggu sikap Partai Gerindra sebelum mengambil langkah, Khozin menepis anggapan tersebut. Menurutnya, setiap partai memiliki kemandirian dalam menentukan sikap politik.
"Semua partai di parlemen memiliki otonominya masing-masing, tidak ada yang mengarah dan menunggu diarahkan," tegasnya.
Khozin sendiri menyatakan dukungan pribadi terhadap penggunaan HMP. Ia juga menyebut kecenderungan serupa muncul di internal PKB, meski belum menjadi keputusan resmi partai.
"Kalau di kami mayoritas, saya secara pribadi ya mendukung untuk HMP. Karena jangan ditanyakan sikap partai, ini adalah hak anggota. Sikap partai nanti lain lagi," katanya.
Â
Putusan MA
Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan kasasi terkait pembatalan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Gugatan perkara ini dilayangkan oleh advokat Subhan dengan memosisikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah cq Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pihak tergugat yang menerbitkan surat keterangan penyetaraan tersebut.
"Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya," demikian seperti dikutip dari laman kepaniteraan MA, Jumat (30/10/2026).
Adapun, putusan perkara nomor 742 K/TUN/2026 tersebut ditetapkan oleh majelis kasasi yang diketuai Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA, Yulius pada Jumat 30 Oktober 2026.
Dalam mengadili perkara ini, Yulius didampingi oleh Hakim Anggota Maftuh Effendi, dan Hari Sugiharto, serta Panitera Pengganti Michael Renaldy Zein.
Melalui putusan kasasi ini, MA membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT yang sebelumnya menyatakan gugatan Subhan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO).
Kala itu, PTUN Jakarta menilai dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut karena substansi sengketa berkaitan dengan syarat administratif calon wakil presiden dalam Pemilu 2024.
Putusan PTUN Jakarta itu sempat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta melalui Putusan Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT, sebelum akhirnya Subhan menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
Adapun gugatan Subhan ke PTUN yaitu:
Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
Menyatakan Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
Sebagai catatan, Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan sebelumnya menyatakan bahwa pendidikan Gibran disetarakan dengan peminatan akuntansi dan keuangan pada jenjang SMK.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
