PKS Dorong Prabowo Pilih Wapres Pengganti Gibran yang Kuat di Bidang Ekonomi

Ketua DPP PKS sekaligus Kapoksi PKS Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera berharap Presiden Prabowo Subianto memilih sosok wakil presiden (wapres) yang memiliki kemampuan memperkuat perekonomian Indonesia.

Hal ini menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan tersebut.

Menurut Mardani, wapres terpilih nantinya harus mampu bekerja sama dengan Prabowo dalam memimpin pemerintahan, terutama menghadapi dinamika ekonomi global.

“Presiden Prabowo sebaiknya mencari wapres yang mempunyai kemampuan dalam menjaga dan memperkuat ekonomi Indonesia. Menurut saya ini penting mengingat dinamika global yang turut menggerus perekonomian dalam negeri,” ungkap Mardani, Jumat (13/11).

Mardani mencontohkan kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menggandeng Boediono sebagai wapres pada periode kedua pemerintahannya.

Boediono dinilai memiliki kapasitas sebagai ekonom sekaligus figur yang dipercaya pasar. Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode pemerintahan SBY-Boediono sempat mencapai lebih dari 6 persen.

“Di periode kedua Pak SBY, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6,22 persen. Di tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi mencapai angka 6,49 persen. Hal ini terjadi saat Pak SBY didampingi Prof Boediono, profesional dan figur yang dipercaya pasar,” katanya.

Karena itu, Mardani menilai sosok pendamping presiden perlu memiliki keunggulan di sektor perekonomian. Terlebih, menurut dia, tantangan pemerintahan ke depan tidak mudah.

“Ke depan kondisi tidak mudah, perlu pelayanan dan kualitas terbaik dari pemerintahan. Dan untuk itu, ekonomi Indonesia harus terjaga demi menjamin kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Selain menyoroti kriteria wapres pengganti Gibran, Mardani juga mengingatkan pentingnya menjaga kesinambungan administrasi pemerintahan selama terjadi kekosongan jabatan wapres.

“Perhatian perlu diarahkan pada kesinambungan pekerjaan, kejelasan penanggung jawab, serta kelengkapan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan agenda pemerintahan,” ujar Mardani.

Ia pun mendorong Kementerian Sekretariat Negara dan instansi terkait untuk memetakan pekerjaan yang sebelumnya melibatkan koordinasi wapres.

Karena menurut Mardani, pemetaan diperlukan untuk memastikan setiap agenda pemerintahan yang masih berjalan memiliki penanggung jawab yang jelas.

“Instansi perlu mengetahui kepada siapa melaporkan perkembangan, bagaimana hambatan diselesaikan, dan arahan apa yang tetap dijalankan,” tandasnya.