Surabaya, CNN Indonesia --
Polda Jawa Timur menyatakan akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rencana pemeriksaan delapan kepala BPN atau kepala kantor pertanahan (Kakantah) di wilayah Jawa Timur (Jatim).
Koordinasi tersebut dilakukan menyusul rencana KPK yang akan menggunakan fasilitas Polda Jatim sebagai lokasi pemeriksaan.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan pihaknya memahami dan menghormati agenda pemanggilan para pejabat pertanahan tersebut sebagai bagian dari proses penyidikan yang tengah dijalankan lembaga antirasuah.
"Terkait informasi pemanggilan sejumlah kepala kantor pertanahan oleh KPK, sebagaimana telah disampaikan melalui pemberitaan, kami memahami bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang ditangani oleh KPK," kata Jules, Senin (16/11).
Terkait rencana peminjaman ruang di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim sebagai lokasi pemeriksaan, Jules menyebut jajarannya akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pihak terkait.
"Mengenai informasi rencana penggunaan fasilitas di Polda Jawa Timur sebagai lokasi pemeriksaan, tentunya kami akan melakukan koordinasi dan konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak terkait," lanjutnya.
Lebih lanjut, Jules menyampaikan bahwa informasi detail mengenai jadwal pelaksanaan, daftar saksi yang dipanggil, hingga perkembangan kasus sepenuhnya berada di bawah kewenangan KPK.
"Namun, untuk kepastian pelaksanaan pemeriksaan, pihak-pihak yang dipanggil, maupun perkembangan penanganan perkaranya, kami menyarankan agar dapat dikonfirmasi langsung kepada Humas atau Juru Bicara KPK selaku pihak yang berwenang," pungkasnya.
Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap sembilan kepala kantor pertanahan di Jawa Timur. Sebanyak delapan saksi di antaranya dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Jatim, sementara satu saksi lainnya diperiksa di Gedung KPK.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan setoran kepada pejabat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
[Gambas:Video CNN]
Selain itu, penyidik juga akan mengonfirmasi hasil penggeledahan yang dilakukan di sejumlah kantor pertanahan beberapa waktu lalu.
Adapun delapan kepala kantor pertanahan yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur meliputi:
- Rarif Setiawan - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik (2025-Sekarang)
- Wida Rahardian Aji - Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I (2025-Sekarang)
- Agung Basuki - Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II (2026-Sekarang) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan (2025-Mei 2026)
- Nursuliantoro - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (2025-Sekarang)
- Nasep Vandi Sulistyo - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi (2025-April 2026)
- Mateus Joko Slameto - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto (2025-Sekarang)
- Istanto Nurhidayat - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang (2025-Sekarang)
- Ir. M. Sochib Lutfi - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (2026-Sekarang).
(frd/kid)