Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Polda Metro Audit Investigasi soal 'Mahasewa' di Deklarasi Mahasiswa di HI

Polda Metro Jaya membantah tuduhan membayar 'mahasiswa' dalam deklarasi di Bundaran HI. Investigasi mendalam akan dilakukan untuk menelusuri kejadian tersebut.

Detik 2 menit baca 0 komentar
Polda Metro Audit Investigasi soal 'Mahasewa' di Deklarasi Mahasiswa di HI
Foto: Detik

Jakarta -

Polda Metro Jaya membantah membayar sejumlah 'orang untuk menjadi 'mahasiswa' pada kegiatan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya akan melakukan investigasi mendalam terkait kejadian tersebut.

Sebagai informasi, narasi 'mahasewa' atau mahasiswa sewaan muncul di media sosial setelah sejumlah orang yang hadir di acara deklarasi pada 29 Oktober 2026 di Bundaran HI, ternyata bukan mahasiswa alias mahasiswa gadungan.

Muncul pula narasi bahwa 'mahasewa' itu merupakan orang bayaran. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menegaskan pihaknya tidak pernah menyewa mahasiswa sewaan.

"Kepolisian, penyelenggara pastinya tidak ingin, tidak mengetahui bahwa ada mahasiswa sewaan tadi," kata Kombes Budi di Jakarta, kepada wartawan, Rabu (4/11/2026).

Budi Hermanto menyebut dari sekian orang yang hadir juta tidak semuanya mahasiswa. Sebagai penyelenggara acara, Polda Metro Jaya tidak mengurus semua hal.

"Pasti kita akan, saya kasih buktinya, ada penyanyi yang dari Ambon, ada FBR. Namanya Sumpah Pemuda kan tidak harus mahasiswa. Seluruh pemuda boleh melaksanakan. Ya pastinya ada EO sendiri, nggak mungkin kita ngurusin," jelas dia.

Budi menambahkan, polisi melakukan investigasi siapa orang-orang yang memakai almamater tersebut. Mereka menelusuri bagaimana orang-orang tersebut bisa sampai di acara itu.

"Nah, makanya ini audit, investigasi didalami, kenapa mahasiswa bayaran tadi dalam tanda kutip bisa berada di situ menggunakan jas almamater," katanya.

"Hasil penyelidikan apa, nanti akan saya sampaikan secara lengkap. Nah, setelah itu komprehensif, paripurna, kami akan sampaikan pasti. Dan siapa yang bertanggung jawab terhadap itu pasti akan ada sanksinya," pungkas dia.

(tsy/mea)

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.