Jakarta, CNN Indonesia --
Polda Metro Jaya menyebut eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol (purn Firli Bahuri bakal kooperatif jika nantinya kembali diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan ke mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermantoberdasarkan janji Firli saat didatangi personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya di sebuah GOR Bulutangkis.
"Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Rabu (11/11).
Kendati demikian, Budi belum mengungkapkan kapan pemeriksaan lanjutan terhadap Firli sebagai tersangka akan dilakukan penyidik.
Berdasarkan catatan, Firli diketahui beberapa kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Pada 6 Februari 2024, polisi memanggil Firli untuk pemeriksaan, namun, ia tak hadir.
Pemanggilan kemudian dijadwalkan ulang di 26 Februari 2024. Kendati demikian, lagi-lagi Firli tidak memenuhi panggilan tersebut.
Selanjutnya, panggilan kembali dilayangkan pada 28 November 2024. Akan tetapi, Firli juga tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan.
Budi sebelumnya juga telah menepis kabar bahwa kepolisian melakukan penangkapan terhadap Firli di GOR Bulutangkis. Kata dia, kehadiran penyidik hanya untuk menindaklanjuti ketidakhadiran Firli dalam proses pemeriksaan.
"Kehadiran personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran saudara FB dalam dua kali panggilan pemeriksaan," tutur dia.
Firli Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada 22 November 2023. Ia diduga melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup.
Namun sejak penetapan tersangka, proses penyidikan dinilai berjalan lambat. Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tercatat telah dua kali mengirimkan berkas perkara ke Kejati DKI Jakarta, namun keduanya dikembalikan karena dianggap belum lengkap.
[Gambas:Video CNN]
Belakangan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menyatakan telah mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus yang menyeret Firli. Pengembalian SPDP pada April lalu itu membuat kasus Firli mandek di kepolisian selama dua tahun terakhir.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati DKI Jakarta, Dapot Dariarma kala itu mengatakan SPDP itu dikembalikan lantaran petunjuk jaksa tak kunjung dipenuhi oleh penyidik Polda Metro Jaya.
"Kita kembalikan SPDP, bukan berkas lagi. SPDP pun kita kembalikan pada tanggal 7 Agustus 2025," kata dia kepada wartawan, Jumat (24/4).
Dapot menerangkan tim penyidik memiliki batasan waktu untuk melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa yang tertuang dalam P19. Namun, hingga waktu habis, berkas perkara belum dikembalikan.
"Petunjuk jaksa kan belum dipenuhi dengan batas waktu yang ditentukan. Kan ada batas waktunya. Kita kirim P20 (waktu penyidikan habis), P20 enggak dipenuhi ya kita kembalikan lah SPDP-nya," tutur dia.
(dis/kid)
