Polda Riau-BNN Matangkan Rencana Pembangunan Rumah Rehabilitasi Narkoba

Pekanbaru -

Kapolda Riau Irjen Arman Achdiat menerima audiensi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Irjen Pol Aldrin M.P Hutabarat. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi dalam upaya pemberantasan narkoba.

Dalam sambutannya, Kapolda Riau mengapresiasi soliditas dan kolaborasi yang telah terjalin erat antara Polda Riau dan BNNP Riau. Menurutnya, kerja sama penegakan hukum di lapangan terus membuahkan hasil nyata dalam memberantas jaringan peredaran gelap narkotika.

"Sinergi dan koordinasi antara Polda Riau dan BNNP Riau berjalan sangat baik dan kooperatif. Dalam pengungkapan kasus terakhir, tim gabungan bahkan berhasil mengamankan sekitar 10 kilogram narkotika jenis sabu," jelas Arman, di Mapolda Riau, Kota Pekanbaru, Rabu (11/11/2026).

Meski demikian, Kapolda memberikan sorotan khusus terhadap komposisi penanganan perkara narkoba di Provinsi Riau. Berdasarkan data penanganan kasus, sekitar 70 hingga 80 persen dari total tersangka yang ditangkap berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Riau yang mengalami overkapasitas warga binaan kasus narkoba.

"Penegakan hukum terhadap jaringan dan bandar tentu harus tetap berjalan tegas. Namun, bagi penyalahguna yang berstatus sebagai pengguna, kita perlu membangun penanganan yang lebih komprehensif agar mereka tidak seluruhnya berakhir di lapas, melainkan mendapatkan rehabilitasi," tegasnya.

Rumah Rehabilitasi dan Pemberdayaan Kerja

Merespons tingginya angka pengguna narkoba tersebut, Polda Riau telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau, Kejaksaan Tinggi, serta unsur Forkopimda untuk menginisiasi pembangunan beberapa fasilitas rumah rehabilitasi yang ditargetkan mulai terealisasi tahun depan. Tak sekadar pemulihan medis dan psikologis, Polda Riau juga berencana menggandeng Dinas Tenaga Kerja untuk menyediakan pelatihan keterampilan bagi para peserta rehabilitasi.

"Kami berencana menyelaraskan program rehabilitasi dengan pelatihan kerja dari Disnaker. Bahkan, dalam pembahasan bersama Bapak Gubernur, muncul gagasan agar peserta rehabilitasi yang telah lolos asesmen dapat diberdayakan dalam proyek infrastruktur publik seperti pembangunan jalan dan fasilitas umum," jelas Kapolda.

Melalui skema pemberdayaan ini, para mantan penyalahguna diharapkan memiliki bekal keterampilan, kegiatan produktif, serta penghasilan yang layak sehingga tidak kembali terjerumus dalam jaringan narkoba.

Lebih lanjut, Kapolda Riau mengajak BNN RI, Pemprov Riau, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus menyatukan visi dalam mengatasi persoalan narkoba di Riau.

"Persoalan narkoba tidak bisa dilihat hanya dari sisi penindakan. Pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat harus berjalan seimbang agar penyalahguna dapat pulih, kembali produktif, dan diterima kembali di tengah masyarakat," pungkasnya.

Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Wakapolda Riau Brigjen Simson Zet Ringu serta para pejabat utama (PJU) Polda Riau, Kepala BNNP Riau Brigjen Pol Christ Reinhard Pusung, penyidik BNNP Riau, serta jajaran staf pendamping Deputi BNN RI.

(mea/eva)