JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri akan melaksanakan gelar perkara kasus dugaan makar pada Kamis (19/11). Dalam gelar perkara tersebut, penyidik Polri akan melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan ahli hukum.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan beberapa pihak yang dihadirkan dalam gelar perkara tersebut. Selain internal kepolisian, pihak eksternal juga dilibatkan untuk membahas sejumlah langkah yang sudah dan akan dilakukan.
”Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedur, yaitu penyidik tipidum, Biro Wassidik, Div Propam, Itwasum, dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan,” kata saat dihubungi awak media.
Susatyo menekankan bahwa Bareskrim Polri melaksanakan penyidikan dugaan makar tersebut sesuai dengan aturan baru yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.
”Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” ujarnya.
Dalam penanganan kasus tersebut, Bareskrim Polri sudah menggeledah rumah milik Irjen Pol Eko Hadi Santoso di bilangan Cipete, Jakarta, pada Selasa malam (17/11). Rumah tersebut diduga dijadikan sebagai posko makar oleh jenderal bintang dua Polri tersebut.
”Penyidik tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di Kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi Santoso) untuk perkembangan tindak pidana terhadap keamanan negara, makar,” kata Susatyo.
Penggeledahan berlangsung bersamaan dengan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dengan Eko sebagai terduga pelanggar. Dalam sidang tersebut, Eko dipecat secara tidak hormat dari Korps Bhayangkara. Dia terbukti melanggar etik terkait dengan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa putusan sidang KKEP Polri tersebut terdiri atas dua poin. Pertama, sanksi yang bersifat etika. Tindakan Irjen Eko dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif yang juga diputus dalam sidang tersebut.
”Sanksi administrasi yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” ucap Trunoyudo kepada awak media di Gedung Presisi, Divisi Propam Polri, Jakarta.