Jakarta -
Presiden Prabowo Subianto harus mengusulkan 2 nama pengganti Gibran Rakabuming Raka yang telah mundur dari posisi Wakil Presiden (Wapres). Prabowo disebut akan berkonsultasi dengan partai-partai koalisi.
Prabowo Bakal Bertemu Partai Koalisi Sebelum Tentukan 2 Nama Pengganti Gibran
Presiden Prabowo Subianto harus mengusulkan dua nama pengganti Gibran Rakabuming yang mundur sebagai Wapres. Prabowo bakal bertemu dengan parpol koalisi.
Hal itu disampaikan Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra setelah mendampingi Prabowo bertemu dengan MPR, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Sesuai dengan UU MD3, menurut Yusril, Prabowo berhak berkonsultasi dengan partai koalisi.
"Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi," kata Yusril.
Meski begitu, Yusril belum tahu kapan pertemuan dengan partai koalisi itu dilakukan. Namun ia menekankan bahwa Prabowo memberikan sinyal berkonsultasi dengan koalisi untuk menentukan 2 nama pengganti Gibran.
"Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, 'Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya'. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau," ujarnya.
Kini, Gibran telah resmi mengundurkan diri dari Wakil Presiden usai menyerahkan surat ke MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebutkan posisi Wapres kosong mulai hari ini.
"Sejak Pak Gibran menyatakan mundur, kosong," kata Muzani di gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
Muzani mengatakan MPR akan mengisi jabatan itu secepatnya. Dia menyebutkan UUD 1945 mengatur pengisian jabatan dilakukan paling lama 60 hari.
"MPR segera melakukan langkah-langkah secepatnya untuk mengisi jabatan itu, MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari," ujarnya.
(eva/dek)
