JawaPos.com — Pergantian kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) hingga tiga kali dalam kurun waktu sekitar dua tahun dinilai perlu menjadi bahan evaluasi terhadap konsistensi dan tata kelola komunikasi pemerintah. Namun, frekuensi pergantian pimpinan tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai kegagalan komunikasi pemerintah.
Pengamat Komunikasi Politik dan Dosen Magister Ilmu Komunikasi FISIP UPN Veteran Jakarta, Azwar, mengatakan stabilitas komunikasi pemerintah tidak semestinya hanya diukur dari seberapa sering kepala Bakom berganti.
"Ukurlah stabilitas sistem komunikasinya. Kalau orang berganti tetapi sistem tetap konsisten, berarti institusinya kuat. Tetapi kalau setiap pergantian orang selalu diikuti perubahan arah komunikasi, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya orangnya, melainkan desain komunikasinya," kata Azwar saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (3/10).
Menurut dia, Bakom merupakan lembaga yang relatif baru sehingga kontinuitas kepemimpinan penting untuk membangun sistem, kultur organisasi, jaringan media, hingga pola koordinasi dengan kementerian dan lembaga.
Dia mengatakan, Perpres 96 Tahun 2025 menyebut Bakom dibentuk untuk mengorkestrasi komunikasi dan informasi kebijakan serta program strategis pemerintah. Karena itu, pergantian pimpinan sebanyak tiga kali dalam waktu relatif singkat menimbulkan pertanyaan mengenai stabilitas dan konsistensi desain strategi komunikasi pemerintah.
"Pada fase awal sebuah lembaga, kontinuitas kepemimpinan sebenarnya penting untuk membangun sistem, kultur organisasi, jaringan media, serta pola koordinasi dengan kementerian dan lembaga," katanya.
Meski demikian, Azwar menilai belum tepat jika pergantian tersebut langsung disimpulkan sebagai kegagalan. Menurut dia, yang lebih relevan adalah melihat apakah pergantian figur turut mengubah arah dan sistem komunikasi pemerintah.
"Yang dapat dikatakan secara akademik adalah bahwa frekuensi pergantian tersebut menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi strategi dan kelembagaan komunikasi pemerintah," jelasnya.
Dia menilai pergantian kepala Bakom menjadi ujian terhadap kematangan sistem komunikasi pemerintah. Sebab, pergantian pimpinan seharusnya tidak otomatis diikuti dengan perubahan strategi dan institutional memory.
"Kepala boleh berganti, tetapi strategi, institutional memory, koordinasi, dan konsistensi pesan pemerintah seharusnya tidak ikut berganti," tutur Azwar.
