Prabowo Harus Serahkan Dua Nama Calon Pengganti Gibran ke MPR

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden RI Prabowo Subianto tak bisa menyetor banyak nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka ke MPR guna dipilih sebagai Wakil Presiden RI di sisa masa jabatan periode 2024-2029.

Konstitusi telah membatasi waktu bagi Prabowo maksimal 60 hari dan hanya dua calon yang bisa dipilih MPR RI untuk dilantik menggantikan Gibran.

Hal itu tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang isinya: "Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."

Hal tersebut pun dikonfirmasi Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra beberapa waktu lalu ketika gelombang tekanan kepada Gibran makin menguat pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan ijazah atau dokumen setara pendidikan SMA sederajat.

Yusril menjelaskan terdapat sejumlah mekanisme untuk memilih calon wakil presiden selanjutnya usai Gibran menyatakan pengunduran diri.

Dia bilang, MPR akan menyurati Presiden Prabowo untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratan masing-masing calon.

"Kalau misalnya Pak Wakil Presiden [Gibran] itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden [Prabowo] untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya," kata Yusril seperti dikutip detikcom, Kamis (12/11).

Kemudian berdasarkan konstitusi, Yusril menjelaskan MPR akan mengadakan pemilihan calon wapres selambat-lambatnya 60 hari setelah menerima surat dari Prabowo.

Mekanisme lebih rinci pun juga sudah diatur dalam Pasal 46 ayat 1 sampai 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Pada pasal ini menjelaskan, MPR akan menyelenggarakan sidang paripurna selambat-lambatnya 60 hari untuk memilih wakil presiden.

Kemudian, presiden akan mengusulkan dua nama calon wapres beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.

Selanjutnya, MPR akan menerima dua nama calon yang diusulkan oleh presiden kemudian memilih satu di antara kedua calon tersebut.

Dua calon yang diusulkan ini wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum dipilih.

Calon yang mendapat suara terbanyak dalam sidang paripurna MPR akan ditetapkan sebagai wapres. Namun, jika kedua calon memperoleh hasil yang sama, maka pemilihan diulang 1 (satu) kali.

[Gambas:Video CNN]

Jika sudah diulang tetapi hasilnya tetap sama, presiden yang kemudian berhak memilih salah satu di antara kedua calon untuk ditetapkan menjadi wakil presiden.

Sebelumnya, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD menegaskan jika pengusulan dua nama calon wapres adalah kewenangan penuh yang dimiliki presiden. Menurut Mahfud, tidak boleh ada pihak yang ikut campur atau mendesakkan nama tertentu sebagai pengganti Gibran.

"Soal presiden memilih dua orang itu sudah jangan kita campuri dari sekarang, siapa saja itu urusan presiden lah. Mau presiden berembuk dengan partai, ya silakan partai-partai, gitu," kata pakar hukum tata negara yang pernah memimpin MK itu di dalam akun Youtube resminya, dikutip Rabu (11/11).Mahfud menyebut Prabowo selaku Presiden tetap dapat mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pimpinan partai koalisi dan organisasi masyarakat. Namun, keputusan akhir tetap menjadi kewenangan Prabowo.

Sementara itu, Gibran sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR, Kamis (12/11) siang ini. Dia mengantar surat yang dibawa pakai map putih itu kepada pimpinan MPR di kompleks parlemen, Jakarta.

Selepas Gibran pergi dari gedung wakil rakyat itu, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan surat permohonan pengunduran diri dari jabatan wapres juga sudah diserahkan ke Presiden RI Prabowo Subianto.

"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani kepada wartawan.

"Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," sambungnya.

Muzani memastikan MPR akan merespons surat itu secara konstitusional.

"Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," kata dia.

"Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut," sambung Muzani.

Kemudian, lanjutnya, Prabowo harus menyetor dua nama calon guna dipilih MPR untuk menggantikan Gibran sebagai wapres.

"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari," kata politikus Gerindra tersebut.

(knf/kid)