Jakarta -
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditangani secara cepat. Pemerintah kini mengoptimalkan operasi darat karena banyak titik yang sulit dijangkau dari udara.
"Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini," kata Dudung seusai rapat membahas karhutla bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Dudung mengatakan, berdasarkan laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat enam provinsi yang menjadi konsentrasi penanganan karhutla. Dari sejumlah wilayah tersebut, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi dua provinsi yang mendapat perhatian khusus.
"Dari Bapak Presiden ada laporan dari Kepala BNPB itu ada enam provinsi yang menjadi konsentrasi dan dua provinsi seperti Kalimantan Tengah dengan Sumatera Selatan," terang Dudung.
"Kemudian ada lagi yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Puting atau sekitar Taman Nasional karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ," lanjutnya.
Ia mengatakan operasi pemadaman menggunakan helikopter terus dilaksanakan. Namun, penanganan di lapangan saat ini lebih banyak mengandalkan operasi darat karena kondisi asap yang terlalu tebal menyulitkan proses pemadaman melalui udara.
"Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa helikopter, operasional helikopter ini sudah dilaksanakan dan lebih dominan kepada operasi darat ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara akibat asapnya terlalu tebal," ujarnya.
Lebih lanjut, Dudung menyebut Presiden Prabowo menginginkan agar upaya pencegahan dilakukan secara presisi dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh unsur di daerah. Koordinasi diperlukan agar penanganan tidak hanya dilakukan saat api sudah muncul.
"Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa pencegahan ini harus presisi, lalu dimitigasi dari tingkat daerah. Bahkan Masyarakat Peduli Api ini dibentuk juga untuk dikoordinasikan baik dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, maupun Karang Taruna," ujarnya.
"Pemerintah daerah yang terintegrasi sehingga penanganan itu tidak serta-merta pada saat api itu sudah ada, tetapi sebelum kemungkinan-kemungkinan api itu ada, sudah dilakukan pencegahan seperti itu," lanjut Dudung.
(eva/isa)
