Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyiapkan tambahan anggaran Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar bagi setiap kabupaten. Tambahan anggaran tersebut akan bersumber dari penghematan belanja barang dan jasa pemerintah.
Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
"Dalam waktu dekat setiap provinsi dapat tambahan Rp100 miliar, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar," kata Prabowo.
Dia menjelaskan, besaran tambahan anggaran untuk kabupaten dapat berbeda, bergantung pada luas wilayah dan kebutuhan masing-masing daerah. Kabupaten dengan wilayah dan kebutuhan lebih besar berpeluang memperoleh alokasi lebih banyak.
Prabowo juga berencana mengumpulkan seluruh gubernur dan bupati untuk membahas penyaluran tambahan anggaran tersebut.
Menurut Prabowo, dana tersebut berasal dari penghematan belanja barang dan jasa pemerintah yang selama ini dinilai belum efisien. Dia menyebut, anggaran belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun.
Dari jumlah tersebut, pemerintah memperkirakan sekitar 30 persen atau setara Rp400 triliun dapat dihemat melalui pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa.
"Dari Rp1.200 triliun, diperkirakan 30 persen hangus karena mark up, penggelembungan, alias korupsi," ujarnya.
Â
Targetkan Penghematan hingga 40 Persen
Prabowo mencontohkan, pengadaan barang di tingkat daerah selama ini masih dilakukan secara terpisah, meskipun barang yang dibeli memiliki jenis dan spesifikasi sama.
Salah satu contohnya pengadaan obat oleh rumah sakit. Menurut dia, kondisi tersebut dapat menyebabkan satu jenis obat memiliki 20 hingga 30 harga berbeda.
Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah berencana menyatukan sistem pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, pembelian barang tidak lagi dilakukan secara terpisah oleh ratusan kabupaten dan puluhan kementerian.
Prabowo memperkirakan pembenahan sistem tersebut dapat menghasilkan penghematan anggaran hingga 40 persen. Melalui mekanisme pengadaan yang lebih terpusat, pemerintah menginginkan barang dengan spesifikasi dan kualitas sama diperoleh dengan harga seragam.
"Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama," tutur Presiden.
Dia menegaskan, hasil penghematan belanja pemerintah nantinya akan dikembalikan untuk kepentingan daerah dan masyarakat
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
