Prabowo Minta Konsesi Tak Asal Diberikan: 2 Tahun Tidak Ada Aktivitas, Cabut!

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya tidak mudah memberikan konsesi kepada pengusaha tanpa memastikan kemampuan mengelola dan menjalankan kegiatan usaha. Ia menyoroti banyaknya konsesi yang telah diberikan, tetapi tidak dimanfaatkan selama puluhan tahun.

"Kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti, yang kita percayakan konsesi itu dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan," kata Prabowo di Rakornas TPAKD, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Menurutnya, banyak pengusaha yang mengajukan konsesi meskipun tidak memiliki keahlian operasional tambang. Konsesi tersebut kemudian berpotensi hanya digunakan untuk kepentingan spekulasi atau diperjualbelikan melalui pasar modal.

"Masalahnya, banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan. Inilah yang sedang kita tertibkan. Mungkin dulu para pengusaha tertentu berspekulasi," ujarnya.

"Minta saja konsesi, dia bukan ahli tambang, dia bukan, dia nggak ngerti operasi tambang. Tapi dia minta saja. Begitu dikasih, dia pakai, entah untuk spekulasi, untuk dimasukkan ke bursa-bursa di mana. Ujungnya, ya kita juga rugi sebagai bangsa. Puluhan tahun tidak dikerjakan," lanjut Prabowo.

Prabowo telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut konsesi yang tidak menunjukkan aktivitas nyata selama lebih dari dua tahun.

"Saya memberi instruksi kepada Menteri ESDM, lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut!" ucapnya.

Prabowo lalu menyinggung konsesi yang tidak dikerjakan selama 28 tahun di Tanimbar, Maluku. Ia bercerita sampai turun tangan mempertanyakan langsung ke pemilik konsesi, yakni perusahaan asal Jepang.

"Ada konsesi 28 tahun ya, Papua, Maluku Barat Daya, Masela, Maluku Tanimbar, bukan barat daya Tanimbar, 28 tahun tidak dikerjakan. Saya terbang ke Jepang, saya ketemu tokoh-tokoh di Jepang," ujarnya.

"Saya tanya dengan hormat, saya tanya dengan sopan, kan kalau presiden harus sopan, kan? Saya tanya dengan baik, 'Yang Mulia, apa pihak Jepang, pihak Inpex masih tertarik mengerjakan? Kalau tidak, ya terpaksa kami harus mencabut karena rakyat kami sangat membutuhkan. Rakyat kami masih banyak yang hidupnya susah,'" lanjut Prabowo.

(eva/ygs)