Prabowo Ungkap Gibran Konsultasi Beberapa Hari Sebelum Mundur

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Prabowo Subianto mengatakan Gibran Rakabuming Raka terus berkonsultasi dengan dirinya terkait rencana pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden.

"Dalam beberapa hari terakhir beliau terus konsultasi sama saya, minta pandangan-pandangan saya," kata Prabowo dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/11).

"Dan  hari ini beliau buktikan sikap beliau, langsung datang ke saya, langsung datang ke pimpinan MPR untuk menyampaikan keputusan beliau," ujarnya melanjutkan.

Gibran hadir dalam jumpa pers ini. Ia berdiri di sisi kiri Prabowo yang menyampaikan keterangan kepada publik. Sejumlah pimpinan MPR dan DPR juga ikut hadir.

Prabowo memuji sikap kesatria Gibran yang mau datang sendiri menyerahkan surat pengunduran diri kepada dirinya maupun pimpinan MPR.

"Beliau datang menghadap saya sendiri dan beliau juga datang ke MPR sendiri, dan hari ini sekarang ini beliau bersama saya mengadap saudara-saudara sebangsa dan setanah air," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada MPR pada Kamis (12/11). Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan surat serupa juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo.

"Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto," kata Muzani.

Pengunduran diri itu disampaikan sehari setelah Gibran menyatakan siap menghadapi proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya oleh Mahkamah Agung (MA).

Pada Selasa (10/11), Gibran mengatakan akan menghadirkan dokumen pendidikan dari SD hingga S1 dalam proses tersebut.

Di saat bersamaan, DPR menerima usulan untuk memulai proses hak menyatakan pendapat (HMP) guna memakzulkan Gibran karena dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Usulan itu telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi, melampaui syarat minimal 25 anggota.

(del/fra)